Sumsel Tuan Rumah Koordinasi dan Supervisi Sektor ESDM

Provinsi Sumatera Selatan merupakan lumbung energi yang terbesar di Indonesia, Provinsi Sumsel memilki Sumber Daya Alam (SDA) seperti batubara, minyak, gas dan panas bumi serta lainnya.

Apalagi batubara di Sumsel dengan persentase 48,35 persen di Indonesia ada di Sumsel.

“Tepat sekali kegiatan koordinasi dan supervisi sektor ESDM tahun 2016 dengan tema Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi yang diselenggarakan oleh Kementrian ESDM RI dan KPK RI gelar di Provinsi Sumsel,” ungkap Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki saat pembukaan dalam acara kegiatan koordinasi dan supervisi sektor ESDM tahun 2016 di Hotel Arista Palembang. Rabu (11/5)

Ishak menambahkan, Provinsi Sumsel juga memilki sumber energi listrik yang besar, namun hal itu masih kurang berdampak karena masih timbulnya pemadaman di Provinsi Sumsel. Kemudian untuk minyak dan gas bumi, Ishak mengatakan, terjadi penurunan,  akibat dari penurunan minyak dan gas bumi bagi hasilpun terjadi di Provinsi Sumsel.

“Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan koordinasi dan supervisi sektor ESDM ini ada perbaikan dalam tata kelolah prioritas minyak dan gas bumi, untuk kedepan adanya atau besarnya potensi energi untuk sumsel agar dapat bermanfaat bagi masayarakat maupun untuk pembangunan di Provinsi Sumsel yang berkelanjutan,” harap Ishak

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ranu Wiharja mengatakan, Rapat koordinisasi diikuti empat provinsi yakni Provinsi Sumsel, Bangka dan Belitung (Babel), Lampung dan Provinsi Jambi. Dalam hal ini KPK berusha keras dalam supervisi, monitoring agar percepatan atas sumber daya seperti listrik, minyak dan gas bumi , mineral dan batubara untuk lebih baik kedepannya.

“KPK akan terus fokus dengan sejalan bersama pemerintah dalam mencangkup sumber energi seperti Listrik, Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara serta lainnya untuk mewujudkan kedaulatan energi demi kemakmuran rakyat,” ujar Ranu.

Selain itu, Persolaan Korupsi yang sudah berkembang, Ranu Wiharja juga menjelaskan, bahwa tindak pindana korupsi adalah permaslahan yang serius karena sudah merambat bagian struktur bahkan sudah di lapisan masyarakat akibatnya tindakan korupsi telah berkembang luas.

“Dulu biasanya korupsi dilakukan seorang pegawai negeri namun sekarang berkembang dilakukan oknum pengusaha kemudian setelah itu berkembang lagi korupsi pun dilakukan oknum politisi. Bahkan sudah ada puluhan DPR, Gubernur, Walikota, Bupati yang melakukan Korupsi. Nah tindakan seperti ini harus dilakukan pemberantasan, bahkan dalam melakukan perbuatannya menggunakan konsultan hukum dan keuangan,” katanya.

Tindakan korupsi hampir seluruh kabupaten/ kota terdengar akibat korupsi.

“Korupsi itu akibat dari keserakahan, untuk itulah pemberantasan korupsi harus dilakukan, pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama bukan hanya aparat penegak hukum tetapi harus dilakukan bersama baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Kalau semua pejabat di Indonesia, kalau benar melaksanakan tugas dan mengingat sumpah yang dijanjikan bahkan korupsi dibumi ini akan pelan-pelan hilang,” pungkas Ranu Wiharja.  (adv)


loading...

Komentar telah ditutup.