Rabu, 14 November 2018 03:55 WIB
pmk

Politik

UU Pilkada Baru Banyak Kelemahan

Redaktur:

Indopos.co.id- DPR RI baru saja mengesahkan UU Pilkada hasil dari perubahan kedua atas UU No 1/2015. Namun sayangnya, sejumlah pasal ditenggarai belum menciptakan Pilkada 2017 menjadi lebih baik dari Pilkada sebelumnya. Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pun menemukan setidaknya ada 5 pasal perubahan yang membuat UU Pilkada yang baru ini dinilai minus. "Saya menilai banyak pasal perubahan yang tak membuat pelaksanaan Pilkada akan menjadi lebih baik," ujar Masykurudin kepada INDOPOS, di Jakarta, kemarin (3/6). Dia pun membeberkan sejumlah pasal yang akan menjadi celah terjadinya kecurangan peserta, kurangnya pemilih dan tercelanya pelaksanaan Pilkada.  Di P?asal 41 misalnya, persyaratan calon perseorangan berdasarkan jumlah pemilih. Ketentuan ini membuka peluang jumlah pasangan calon dari jalur independen meningkat. Ketentuan berdasarkan jumlah data pemilih akan menurunkan jumlah KTP yang dikumpulkan melalui jalur perseorangan. "Yang menjadi catatan di pasal ini adanya ketentuan KTP elektronik menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan nantinya. Bagi pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik dan nyata-nyata mendukung calon perseorangan akan menghadapi kendala," ungkapnya. Di pa?sal 73, mengenai sanksi administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai pasangan calon, ucap Masykurudin, dapat menurunkan motivasi pasangan calon untuk melakukan politik uang. Sanksi pembatalan sebagai pasangan calon akan berdampak signifikan dengan memunculkan kehatian-hatian dari pasangan calon untuk melakukan politik transaksional. "Namun perlu ada mekanisme prosedural yang jelas bagaimana proses penegakan sanksi administrasi ini yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga kepastian hukum terwujud," imbaunya. Lalu di P?asal 74 terkait sumbangan dana kampanye yang dinaikan, dari sumbangan perseorangan dari 50 juta ke 75 juta dan badan hukum dari 500 juta ke 750 juta. Bagi Masykurudin, ketentuan ini bukan jalan keluar untuk menciptakan keadilan antar pasangan calon. "Justru ketentuan ini membuka peluang bagi para penyumbang pihak lain untuk melakukan politik transaksional kepada pasangan calon," katanya. Sementara ketentuan tidak ada batasan sumbangan dari pasangan calon yang menjadi faktor utama perbedaan dana kampanye selama ini tidak diperbaiki. "Hal ini berdampak besar terhadap intensitas mempengaruhi pilihan pemilih serta berpotensi menyebabkan ketidakadilan antar pasangan calon akan terulang kembali," cetusnya. Kemudian, di pasal 40, terkait persyaratan dari unsur partai poltik yang mempunyai kursi di DPRD. Dirinya menilai hal itu akan membuat minimnya lahirnya calon dari parpol. Dikarenakan parpol akan cenderung melakukan koalisi. "Patai politik untuk membangun koalisi besar semakin akan terjadi dan ini akan mengurangi aspek representasi pemilih di daerah," tuturnya. Namun apa yang diucapkan oleh pemerhati pemilu ini dibantah oleh anggota Komisi II dari PDIP Arteria Dahlan. Ia secara tegas menyatakan bahwa UU Pilkada yang baru ini membuat penyelenggaraan Pilkada 2017 akan lebih optimis. "Ya pertama kita sampaikan bahwa revisi membawa banyak perubahan khususnya dalam hal mengatur perilaku penyimpangan dan potensi daya rusaknya terhadap demokrasi," kata Arteria juga kepada INDOPOS, kemarin (3/6). (dil)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN