Minggu, 23 September 2018 07:51 WIB
pmk

Politik

Kehilangan Hak Politik, Suryadharma Ali Diminta Berjuang

Redaktur:

Indopos.co.id-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bereaksi soal putusan kasus Suryadharma Ali (SDA) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. sebab, Korps Adiyaksa itu telah menolak permohonan banding, mencabut hak dipilih pada jabatan publik serta memperberat masa hukuman yang diajukan.     Yang dimasalahkan PPP adalah pencabutan hak dipilih pada jabatan publik, sehingga Suryadharma Ali diharapkan pul memperjuangkan pencekalaan hak politiknya. Wakil Ketua Umum PPP, Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding SDA yang terjerat kasus penyalahgunaan jabatan saat menjabat Menteri Agama. Namun, dirinya berharap, SDA memperjuangkan hak politiknya. “Sekarang ketika dicabut hak politiknya, bagi politisi itu namanya kiamat,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (3/6). Selain hukuman pidana, Ketua Fraksi PPP DPR RI itu menambahkan, dalam putusan sebelumnya, SDA juga telah diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan atas perbuatannya. Menurut dia, hukuman itu sudah cukup berat dan seharusnya, majelis hakim juga memperhatikan prestasi yang diraih SDA selama menjabat sebagai Menteri Agama. Anggota Komisi X DPR RI itu menilai, di bawah kepemimpinan SDA, sistem manajemen pengelolaan ibadah haji berangsur-angsur membaik dari era sebelumnya. “Sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan terbaik selama beberapa tahun,” kata dia. Hal senada dilayangkan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani. Menurut Arsul, semestinya hal positif yang telah dilakuk?an SDA ?dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji dipertimbangkan  hakim Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta.? Sejatinya, hakim memiliki pertimbangan sendiri? dalam memperberat hukuman kepada mantan ketua umum PPP tersebut.  Meski begitua nggota Komisi III DPR RI itu menyatakan PPP menyerahkan sepenuhnya kepada SDA untuk memutuskan, apakah mengambil upaya hukum kasasi atau tidak. ?Terlebih, SDA memiliki tim pengacara sendiri dan tidak meminta bantuan PPP. Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan SDA dan memperberat hukumannya. Juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Heru Pramono mengatakan, majelis hakim justru menambah hukuman bagi SDA dari 6 tahun menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memperberat hukuman bagi SDA, dengan mencabut hak dia untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Sementara, vonis SDA pada Pengadilan Tipikor lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut SDA hukuman 11 tahun penjara. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

IKLAN