Senin, 17 Desember 2018 03:08 WIB

Fokus

1.060 Hakim Luput dari Sanksi

Redaktur:

indopos.co.id - Komisi Yudisial (KY) berusaha melakukan pengawasan terhadap hakim. Lembaga itu juga mengusulkan sanksi bagi hakim yang nakal. Namun, tidak sepenuhnya rekomendasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga banyak hakim yang luput dari sanksi. Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi menyatakan, mulai Januari hingga April pihaknya mendapatkan 488 laporan dari masyarakat terkait hakim yang melakukan pelanggaran "Itu belum termasuk surat tembusan terkait pelanggaran hakim yang disampaikan masyarakat kepada lembaga lain," terang dia. Jumlah laporan surat tembusan mencapai 572 laporan. Jika ditotal, maka pada caturwulan pertama ada 1.060 laporan yang masuk. Dari 488 laporan masyarakat yang diterima, hanya 174 laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, KY melakukan analisis lagi dan hasilnya hanya 99 kasus yang masuk sidang panel. Tidak berhenti di situ saja, komisi itu kemudian melakukan pembahasan lagi dan hanya 58 laporan yang masuk sidang pleno. "Sidang pleno yang menentukan" papar Farid. Dari sidang pleno itu diputuskan bahwa sembilan hakim dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan 49 hakim tidak terbukti melakukan pelanggaran. Farid mengatakan, dari Sembilan hakim, delapan hakim diusulkan untuk dijatuhi sanski oleh MA, dan satu hakim masih akan disidangkan terlebih dahulu antara KY dan MA. Farid pun merinci sanksi bagi delapan hakim nakal. Yaitu, lima hakim terlapor dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Dua hakim dikenai sanksi sedang berupa hakim nonpalu paling lama tiga bulan, dan penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Sedangkan satu hakim lagi dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan hormat. "Hakim F yang kami rekomendasikan untuk diberhentikan," terang dia. Sayang, Farid enggan menyebutkan nama dan tempat berugas hakim itu. Menurut dia, sampai saat ini pihaknya masih menunggu langkah MA untuk menindaklanjuti rekomendasi sanksi. Dia tidak mengetahui apakah delapan hakim itu sudah mendapatkan sanksi atau belum. MA belum memberikan kabar terkait nasib hakim yang sudah dinyatakan melanggar kode etik itu. KY hanya mengusulkan atau merekomendasikan sanksi, MA yang melaksanakannya. Sebelumnya, pada tahun lalu banyak rekomendasi sanksi yang tidak dilaksanakan MA. Dari 116 hakim teralpor, hanya 45 hakim yang ditindaklanjuti. Sebanyak 71 hakim bebas dari sanksi. Farid mengatakan, MA beralasan kesalahan yang dilakukan bukan ranah kode etik, tapi masuk teknis yuridis. "Padahal menurut KY, mereka telah melanggar kode etik," papar dia. Menurutnya, untuk mengeksekusi rekomendasi KY dibutuhkan sikap negarawan dan kesadaraan etik yang lebih tinggi dari MA. Sementara itu, Jubir MA Suhadi mengatakan, rekomendasi KY terkait delapan hakim yang dilaporkan melanggar kode etik itu ditangani Badan Pengawas (Bawas) MA. Setelah dari Bawas selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua MA. Jadi, ketua yang akan memutuskan apakah hakim itu sudah melanggar kode etik atau tidak. "Sekarang saya belum tahu perkembangannnya," terangnya. Terkait dengan rekomendasi tahun lalu, kata Suhadi, memang benar MA hanya menjatuhkan sanksi bagi 45 hakim. Sebab, 71 hakim tidak terbukti melanggar. Yang mereka lakukan adalah teknis yuridis. "Itu bukan ranah KY," jelas dia. Hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara. MA dan KY tidak bisa mengintervensi. Jika dalam sidang ada yang tidak puas, maka bisa mengajukan banding.(lum)

TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN