Rabu, 26 September 2018 10:08 WIB
pmk

Status Tersangka, Tak Boleh Ajukan Praperadilan

Redaktur:

indopos.co.id - Kemenangan La Nyalla Mattalitti atas gugatan praperadilan terhadap statusnya sebagai tersangka membuka mata public bagaimana seorang buron bisa bebas mengajukan gugatan. Muncul desakan agar seorang buron tidak berhak mengajukan praperadilan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menyatakan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4/2016 tidak mengatur secara komprehensif mekanisme praperadialan. Salah satunya terkait status buron yang disandang seorang tersangka. "Tidak diatur secara rinci bagaimana jika yang mengajukan gugatan itu buron. Padahal itu sangat penting," terang dia. Pemerintah harus belajar dari kasus La Nyalla Mattalitti. Walaupun buron, Ketua PSSI itu bisa mengajukan praperadilan. Meskipun yang mengajukan adalah keluarganya. Menurut Supriyadi, bagaimana bisa seorang buron mengajukan praperadilan, padahal dia melawan hukum. Lari karena takut ditangkap. Itu bukti bahwa dia berusaha melawan hukum dengan kabur ke luar negeri. "Tidak fair, kalau kemudian dia bisa mengajukan praperadilan," ungkap dia. Persoalan status buron itu yang seharusnya dijelaskan dalam Perma. Pihaknya pun mendesak agar buron tidak bisa mengajukan gugatan praperadilan. Orang yang lari dari jeratan hukum selayaknya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaaan dengan mengajukan gugatan. "Sangat aneh jika buronan bisa mengajukan gugatan. Padahal, dia buron, orangnya tidak ada. Ko dengan enaknya menggugat," paparnya. Selain status buron, dalam Perma juga tidak dijelaskan waktu pelaksanaan praperadilan. Apakah tujuh hari setelah pedaftaran gugatan atau lebih dari itu. Dalam praktiknya, pelakasanaan sidang gugatan dilakukan 15 sampai 20 hari setelah pengajuan gugatan. Ketentutan waktu perlu diaturan, sehingga pelaksanaan sidang bisa lebih jelas. Selain itu, lanjut Supriyadi, perlu juga diatur terkait hukum acara dalam praperadilan. Secara umum pengaturan mengenai hukum acara praperadilan di dalam KUHAP kurang memadai dan tidak jelas, sehingga dalam praktiknya hakim banyak menggunakan pendekatan asas-asas hukum acara perdata. Akibatnya, seringkali muncul kontradiksi di antara dua hukum acara tersebut. Supriyadi menyatakan, MA bisa melakukan revisi terhadap Perma yang sudah ada untuk memasukkan persoalan yang belum diatur. "Perma bisa direvisi, sehingga semakin jelas dan komprehensif dalam mengatur praperadilan," ungkap dia. Atau pemerintah bisa melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan KUHAP. Jubir MA Suhadi mengatakan, Perma Nomor 4/2016 tidak perlu direvisi, karena sudah lengkap mengatur mekanisme praperadilan. "Coba dibaca lagi. Semuanya sudah dijelaskan," papar dia. Tidak benar jika Perma yang dibuat MA dinilai tidak komprehensif. Terkait dengan status buron, menurut dia, tidak ada larangan dalam mengajukan praperadilan. Dalam Pasal 77- 83 KUHAP dijelaskan bahwa yang mengajukan praperadilan adalah tersangka. Dalam aturan tersebut tidak dijelaskan apakah tersangka itu buron atau tidak. Karena tidak dijelaskan, maka buron pun mempunyai hak mengajukan gugatan. Dia menjelaskan, yang diadili adalah perbuatannya bukan orangnya. "Setelah dilihat perbuatannya baru lihat siapa yang melaksanakan," terangnya. (lum)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN