Rabu, 26 September 2018 12:34 WIB
pmk

Jakarta Raya

Tolak Sistem Aplikasi Qlue, RW se-Jakut Ancam Demo

Redaktur:

indopos.co.id - PULUHAN pengurus rukun warga (RW) di Jakarta Utara (Jakut), kemarin (5/6), berkumpul di kawasan Tanjung Priok. Mereka kompak menolak sistem laporan melalui aplikasi qlue. Sebab dalam pelaksanaannya dianggap melecehkan. Pada 10 Juni 2016, mereka bakal menggelar demo besar-besaran se DKI Jakarta. "Kewajiban laporan melalui qlue kami anggap sebagai bentuk pelecehan yang dilakukan Ahok kepada pengurus RW. Diwajibkan qlue, sehari tiga kali untuk keluar uang operasional. Padahal sejak jaman Sutiyoso, uang operasional itu sudah ada. Ini namanya juga pembohongan publik juga," ujar Ketua Forum RT-RW se-Pademangan Barat Andi Pane, kemarin. Pria yang juga Ketua RW 011, Pademangan Barat itu mengatakan, uang operasional Rp 1.200.000 untuk setiap RW dan Rp 950 ribu untuk setiap RT telah ada sebelumnya. "Selain itu kami juga mempertanyakan legalitas qlue. Sudah terdaftar di Kominfo apa belum aplikasi tersebut. Kalau belum itu ilegal," tandas dia. Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Kebon Bawang M Yunus mengatakan, RW di Jakut sepakat menolak laporan melalui qlue. "Ketua RT dan RW itu hanya bertanggungjawab kepada lurah. Tidak boleh terlalu jauh," tegas dia. Menurut dia, pihaknya bukan mempersoalkan uang operasional. Motif penolakan bukan karena soal uang. "Saya justru jadi ketua RW banyak keluar uang. Silahkan saja tanyakan langsung. Yang seperti saya juga banyak. Jadi kami menolak, salah satunya karena  RW itu bertanggungjawab hanya kepada lurah," ungkap Yunus. Sedangkan Ketua RW 05 Kalibaru Yoga Sumarsono menambahkan, tidak menolak perkembangan teknologi. Saat ini, banyak pengurus RW yang juga belum paham dengan sistem laporan tersebut. "Harusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan langsung memaksakan harus menggunakan laporan tersebut. Serta mengancam kalau tidak mau, uang operasional tidak turun," pungkas Yoga. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

IKLAN