Sabtu, 17 November 2018 01:26 WIB
pmk

Politik

Verifikasi Faktual Calon Independen Tak Berubah

Redaktur:

indopos.co.id - KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menilai, verifikasi faktual untuk calon independen tidak mengalami perubahan secara prinsip, sebelum atau sesudah revisi UU Pilkada. Hal itu disampaikan Sumarno untuk menanggapi pandangan sejumlah pihak yang menganggap UU Pilkada yang baru disahkan DPR bisa memperberat calon perseorangan atau independen. Poin dimaksud adalah pada tahap verifikasi faktual dukungan calon independen diperketat. "Substansinya sama, nggak ada yang berbeda. Masa verifikasi pun sama 14 hari," ujar Sumarno, akhi pekan lalu. Sumarno mencontohkan, di Pilgub DKI 2012, pasangan calon bisa menghadirkan pendukung ke kantor kelurahan bila tidak ditemui petugas saat verifikasi. Selain itu, bisa dilakukan pengumpulan seluruh pendukung di satu tempat untuk diverifikasi sekaligus. "Kalau misal yang bersangkutan tetap tidak bisa datang juga, maka yang bersangkutan diberi waktu datang ke kantor kelurahan (PPS/Panitia Pemungutan Suara)," kata dia. Terkait klausul 3 hari seperti diatur di UU Pilkada yang baru disahkan, Sumarno mengatakan, pada ketentuan sebelumnya diberi waktu sampai akhir masa verifikasi. "Batas akhir pendukung menemui PPS yang lalu diatur oleh Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015. Di pasal 24 ayat 3, yakni sampai akhir masa penelitian faktual," terang Sumarno. Kendati begitu, adanya klausul 3 hari, pada faktanya nanti di lapangan verifikasi itu bisa fleksibel dalam 14 hari. Dalam arti si pendukung lah yang aktif ingin diverifikasi jika diperkirakan saat verifikasi tidak ada di rumah. Pada dasarnya, kata Sumarno, verifikasi faktual itu dilakukan pada masa 14 hari. Basis verifikasi adalah per kelurahan. "Nanti kelurahan mengumumkan 14 hari masa verifikasi itu," papar dia. Salah satu yang menilai UU Pilkada yang baru bisa melemahkan calon independen adalah mantan pimpinan KPK Busyro Muqqoddas. Seperti diketahui, Busyro adalah juga salah satu penggagas Jogja Independent. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU Pilkada adalah verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi itu membuat dukungan bisa gugur apabila saat dicek, pemberi dukungan tak ada di rumah. "Kalau bunyi undang-undangnya seperti itu, (tampaknya) memang bertekad secara eksplisit untuk menghambat calon independen," pungkas dia. (wok)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN