Sabtu, 22 September 2018 07:01 WIB
pmk

Headline

Pengamat Sebut Pilkada Serentak 2024 Bakal Menuai Masalah

Redaktur:

JAKARTA, indopos.co.id - Proses revisi terhadap UU No. 8/2015 telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR hingga disahkan menjadi UU yang baru pada Rapat Paripurna DPR akhir pekan kemarin. Namun, beberapa materi perubahan yang ada di dalam UU Pilkada yang baru ini dinilai akan memunculkan persoalan lain di dalam penyelenggaraan pilkada nantinya. Salah satunya adalah terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dipercepat, dari awalnya tahun 2027, menjadi tahun 2024. Bagi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, Pilkada Serentak se-nasional itu dipastikan akan sangat membebani penyelenggara dan akan membuat pemilih apatis terhadap pemilih. "Sebab dalam setahun akan pergi ke TPS berkali-kali (pemilu legislatif dan presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, dan pilkada). Dampaknya pemilih kita bisa menjadi tidak rasional," kata Titi kepada indopos.co.id, di Jakarta, kemarin (5/6). Selain kepada pemilih, pemilu borongan yang akan terjadi di tahun 2024 ini, lanjutnya juga akan membebani kerja penyelenggara pemilu. "Ya pastinya jadi beban. Semua pemilu akan terjadi di tahun yang sama. Ini tidak mudah pengaturannya," cetusnya menambahkan. Hal senada turut dijelaskan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz. Dia turut mempermasalahkan ketentuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 itu. Dia menjelaskan hal perlu dicermati dengan ketentuan Pilkada Serentak ini adalah terkait dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerah tahun 2022 dan 2023, yang merupakan hasil Pilkada 2017 dan 2018. Di dalam ketentuan UU Pilkada hasil revisi, untuk dua jenis masa jabatan tersebut, tidak lagi akan dilaksanakan pemilihan untuk menuju pilkada serentak pada 2024. Melainkan akan ditunjuk pelaksana tugas/penjabat kepala daerah sampai dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena akan ditunjuk 101 penjabat kepala daerah untuk kepala daerah yang AMJ-nya habis di 2022, dan akan ada penjabat di 171 untuk daerah yang AMJ-nya habis di 2023. "Artinya, pemerintah penting untuk menyiapkan sejumlah orang-yang tidak sedikit-untuk menjadi penjabat kepala daerah, dengan jaminan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemenuhan pelayanan public di daerah," tukasnya juga kepada indopos.co.id, kemarin (5/6). Selain itu, ucap Masykurudin, persoalan yang jauh lebih penting untuk dikhawatirkan adalah, penyelenggaraan Pilkada 2024 secara serentak secara nasional berada di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu nasional (pemilihan presiden, DPR, DPD, dan juga bahkan DPRD). Hal ini, katanya, tentu saja bukan desaian ideal untuk menata ulang jadwal penyelenggaraan pemilu, terutama dengan memperhatikan beberapa aspek. Dari aspek penyelenggara, penyelenggaraan pemilu borongan seperti ini akan memberikan beban yang sangat luar biasa bagi penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu. Sama halnya dengan pernyataan Titi, Masykurudin juga menjelaskan, meskipun tidak dilaksanakan secara bersamaan, tapi menyelenggarakan pemilu ditahun yang sama akan membuat ruang kondolidasi dan persiapan bagi penyelenggara pemilu sangat sempit. "Dan akan semakin rawan terjadinya kesalahan-kesalahan teknis dalam penyelenggaraan karena pemilu yang semakin banyak," cetusnya. Kemudian dari aspek pemilih, penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama akan membuat pemilih semakin jenuh dan jauh dari rasionalitas serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. "Oleh sebab itu, partisipasi pemilih, baik dari segi memberikan suara, maupun di dalam pengawalan proses, dikhawatirkan akan semakin turun. Aspek lain adalah dari peserta pemilu sendiri," ujarnya. Kemudian, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan ditahun yang sama, tidak akan memberikan waktu bagi peserta pemilu, terutama partai politik untuk melakukan konsolidasi pascapemilu nasional menuju ke kepala daerah. Lebih dari itu, lanjut Masykurudin, penataan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti ini tidak akan berdampak terhadap kualitas dan hasil pemerintahan hasil pemilu. "Karena gagasan ini tidak akan memberikan ruang keterpilihan pemerintah yang linear antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah," bebernya menambahkan. (dil)?


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

IKLAN