Sabtu, 17 November 2018 01:32 WIB
pmk

Politik

Rangkap Jabatan, Pengamat: Nusron Wahid Sebaiknya Diganti

Redaktur:

JAKARTA, indopos.co.id - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendapatkan jabatan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) dari DPP Partai Golkar. Nusron yang diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) disebut tidak taat aturan lantaran kini merangkap jabatan menjadi pengurus partai. ”Pertama untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya 3 tahun ini harus serius dipikirkan menang pileg dan pilpres, kalau Nusron harusnya bisa memilih,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, kepada wartawan, Minggu (5/6). Begitu juga dengan pekerjaan Nusron di BNP2TKI yang menurutnya masih amburadul dan banyak masalah. Pangi menilai, belum ada langkah maju yang dilakukan Nusron memimpin lembaga yang melayani pahlawan penghasil devisa negara tersebut. ”BNP2TKI juga nggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi ngga bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang ngga ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar, artinya harus memilih buang jabatan publik atau pengurus partai,” katanya. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini membandingkan dengan sikap Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar. ”Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggungjawab yang berat,” kata Pangi. Sebelumnya Nusron mengaku tidak masalah jika dirinya merangkap jabatan. Menanggapi hal tersebut, Pangi menilai harus ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. ”Kalau nggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan, direshuffle,” katanya. (jpnn)

TOPIK BERITA TERKAIT: #bnp2tki 

Berita Terkait

IKLAN