Minggu, 18 November 2018 07:43 WIB
pmk

Headline

Istri Sekretaris MA Tak Lapor LHKPN

Redaktur:

indopos.co.id - Tidak hanya Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan Publik. Sang istri, Tin Zuraida juga mulai mendapat perhatian dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), karena tidak pernah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Tin wajib menyerahkan laporan kekayaan, karena dia merupakan pejabat negara yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung (MA). "Dia tidak pernah menyerahkan LHKPN," terang Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa kemarin (6/6). Sebagai pejabat MA seharusnya Tin menjadi tauladan bagi pejabat lainnya dalam melaporkan kekayaannya. Bukan malah enggan menyerahkan laporan hartanya kepada Komisi antirasuah. Hal itu menimbulkan tanda tanya terkait sumber harta yang dimilikinya. Cahya mengatakan, Tin bukan hanya tidak melaporkan, tapi sejak jadi pejabat yang bersangkutan tidak pernah sekali pun melaporkan kekayaannya. Padahal, semua pejabat sudah mengetahui aturan penyerahan LHKPN. Jadi tanpa diingatkan, Tin seharusnya menyerahkan laporan hartanya. Dia mengatakan, KPK sudah pernah mengirim surat resmi Kepala Biro Kepegawaian MA terkait  pemberitahuan kewajiban penyampaian formulir LHKPN. Dalam surat itu tercantum nama Tin Zuraida. Namun, hingga saat ini Tin tidak pernah datang ke KPK untuk melaporkan kekayaannya. Berarti, istri Nurhadi itu memang enggan melaporkan. Jadi dengan sengaja informasi tentang hartanya sengaja ditutup rapat. "Kami yakin yang bersangkutan sudah mengetahui isi surat itu," papar dia. Cahya tidak ingat sudah berapa kali pihaknya mengirim surat pemberitahuan kepada MA terkait dengan pegawainnya yang tidak pernah melaporkan LHKPN. Instansinya juga aktif berkoordinasi secara lisan. Walaupun demikian, Tin tidak kunjung menunjukkan batang hidup di kantor KPK. Cahya tidak mengetahui kenapa Tin mau melaporkan. Ia berharap, setelah ini Tin bisa menunaikan kewajibannya sebagai pejabat negara. Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi belum bisa dikonfirmasi terkait salah satu pejabat lembaga tinggi itu yang tidak melaporkan LHKPN. Beberapakali dihubungi lewat handphonenya, dia mengatakan masih sibuk. "Maaf saya masih rapat," ucapnya pelan. Namun, beberapa jam kemudian koran ini berusaha menghubunginya, tapi Suhadi tidak menganggkat telpon genggamnya. Selain KPK, nama Tin juga masuk radar pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya pernah menelusuri rekening Tin. Ada yang tidak wajar pada rekening itu. Laporan hasil analisis (LHA) yang dilakukan lembaga tersebut kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kami serahkan ke Kejaksaan untuk ditindak lanjuti," terang dia. Kejagung beralasan uang miliaran rupiah di rekening Tin merupakan hasil usaha sarang burung walet. PPATK pun tidak bisa berbuat banyak dengan keputusan Kejaksaan, karena lembaga itu hanya berwenang melakukan pelaporan dan analisis transaksi keuangan saja. Yang mendalami hasil analisis adalah penegak Hukum. Yang sekarang dilakukan PPATK adalah melakukan penelusuran terhadap rekening Nurhadi. Hasilnya sudah diserahkan ke KPK. Namun, Yusuf enggan menjelaskan hasil dari analisis tersebut. "Tanya ke KPK saja. Bukan kewenangan kami," terang dia. Selain Nurhadi, lembaga intelijen keuangan itu juga melakukan penelusuran terhadap rekening Royani, sopir Nurhadi yang menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti diberitakan, Nurhadi dan istrinya sudah diperiksa KPK terkait kasus suap yang menjerat Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution. Namun sampai sekarang belum ada kepastian apakah keterkaitan Nurhadi dengan kasus tersebut. Sebelumnya, KPK juga sudah menggeledah ruang kerja dan rumah Nurhadi. Uang Rp 1,7 miliar berhasil diamankan. Sumber koran ini mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo sebenarnya ingin secepatnya menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Namun, KPK masih belum cukup bukti. Saksi kunci yang mengetahui secara langsung keterlibatan Nurhadi dalam kasus mafia peradilan itu ialah Royani. "Saksi kunci sengaja disembunyikan agar KPK kesulitan menjerat Nurhadi," terang sumber tersebut. (lum)

TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk 

Berita Terkait

IKLAN