Kamis, 15 November 2018 07:55 WIB
pmk

Fokus

Remisi Online Mulai Diujicobakan pada Agustus Mendatang

Redaktur:

indopos.co.id - Pengajuan remisi lewat online mulai diujicobakan. Proses pengurangan masa tahanan itu bisa dipantau masyarakat, sehingga tidak ada praktik kongkalikong. Pada Agustus mendatang sistem online itu akan resmi diluncurkan. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) I Wayan Kusmiantha Dusak menyatakan, sistem online dalam pengajuan remisi sudah mulai dilaksanakan di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas). ’’Terutama di Lapas besar,’’ terang dia saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) kemarin (6/6). Lapas-lapas besar yang menjadi lokasi ujicoba itu adalah Lapas di Medan dan Jakarta. Menurut dia, sistem online itu masih dalam tahap ujicoba, belum sepenuhnya dilaksanakan. Rencananya, lanjut Dusak, sistem itu baru akan dilaksanakan secara resmi pada Agustus mendatang. Sekarang pihaknya masih mempersiapkan jaringan information technology (IT). Sebenarnya, pada April lalu sistem itu akan dilaksanakan. Tapi, masih ada kendala rajingan, sehingga belum bisa dilaksanakan. Menurut ia, belum semua daerah mempunyai jaringan IT yang bagus. Ada daerah yang terpencil yang sarana prasarana masih minim. Misalnya, ram komputer masih kurang. Hal itu yang sekarang berupaya dilengkapi, sehingga program remisi online bisa dilaksanakan. Paling tidak, papar dia, pada Agustus mendatang lapas di kota-kota besar sudah siap melaksanakan sistem online. Selanjutnya, lapas di kota kecil akan menyusul. Kedepannya, semua lapas sudah bisa mengajukan remisi untuk napi napi lewat online. Saat ini, kata Dusak, pihaknya berusaha untuk melaksanakan program yang dicanangkan Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly. Sistem online dilaksanakan agar pemberian remisi berlangsung transparan. Tidak ada permainan dalam pemberian potongan masa tahanan itu.  Masyarakat, terutama keluarga napi bisa memantau siapa saja yang mendapatkan remisi. Berapa tahun napi tersebut mendapatkan potongan masa tahanan. ’’Kalau alasan kenapa diberi remisi tidak dicantumkan,’’ ungkapnya. Menurut Dusak, pengajuan remisi bergantung pada penilaian napi selama berada di lapas. Jika napi tidak melakukan pelanggaran, maka mereka mempunyai pelaung mendapat remisi. Namun, jika mereka melakukan pelanggaran, remisi tidak akan diajukan. ’’Penilaian sangat menentukan pemberian remisi,’’ papar dia. Pemberian remisi, tutur dia, juga saah satu cara untuk mengurangi volume lapas yang semakin overload. Dalam lapas, para napi mendapat pembinaan. Jika perilakunya baik dan tidak melakukan pelanggaran, maka mereka bisa mendapat remisi. Dusak pun mengibaratkan kondisi lapas seperti jalanan yang macet. Penghuninya bertambah banyak. Setiap bulan ada sekitar 1.000 penghuni baru. Petugas lapas pun kuwalahan menangani jumlah napi yang begitu banyak. ’’Ini yang membuat kami pusing,’’ papar dia. Menteri Yasonna yang juga ditemui di Kantor Kemenkopolhukam menambahkan, setiap warga binaan lapas mempunyai hak konstitusional. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 12/1995. Jadi, mereka pun berhak mendapatkan remisi. Pihaknya berkomitmen menjadikan proses remisi semakin transparan. ’’Jangan anggap mereka tidak mempunyai hak,’’ kata dia. (lum)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN