Rabu, 21 November 2018 07:18 WIB
pmk

Headline

Pemerintah Diminta Hati-Hati Rasionalisasi PNS

Redaktur:

indopos.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi merencanakan pemangkasan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghemat keuangan negara. Melihat hal tersebut, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ingin menjadi pihak yang diajak berdiskusi oleh Pemerintah. Utamanya dalam memberikan saran dan pandangan terkait keputusan ini. ”Sebagai organisasi resmi yang membawahi PNS se-Indonesia, kiranya Kemenpan RB perlu mengajak bicara Korpri, agar dapat memberi masukan saran agar kebijakan yang akan diambil tepat dan tidak menimbulkan pertanyaan dari anggota Korpri,” kata Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, kemarin. Menurutnya, lembaga yang dia pimpin bisa membantu dalam perumusan kebijakan rasionalisasi ini. Selain itu dapat pula mensosialisasikan aturan baru ke 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota. Mengingat kepengurusan Korpri tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Kemenpan RB dikatakan Zudan, perlu mematangkan konsep efisiensi pegawai secara jelas, terukur dan transparan. Hal ini diperlukan agar wacana rasionalisasi benar-benar rasional sesuai keinginan pemerintah pusat. Pelaporan terkait program ini kepada Presiden Joko Widodo juga diperlukan, supaya tidak terjadi kontraproduktif kebijakan. Hal yang digarisbawahi oleh Zudan terkait rasionalisasi adalah pemetaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Intinya dalam mengukur dan meninjau terkait kelebihan pegawai di daerah. ”Atau jangan-jangan yang diperlukan adalah redistribusi pegawai karena menumpuk di kota-kota besar,” sambung Zudan. Pemerintah dalam menjalankan rencana ini perlu juga konsistensi melatih PNS. Bukan hanya melihat ada ketidaksesuaian namun tak mengerti akar permasalahan. Saat ini, pelatihan PNS di seluruh daerah terkadang kurang dari persyaratan minimal yangdiatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni 10 hari dalam satu tahun. Dampak dari kebijakan rasionalisasi harusnya juga bisa diraba oleh Menpan RB, mengingat implementasi wacana tersebut bisa sangat merugikan pihak tertentu. Karenanya, perlu penjelasan dari rasionalisasi sebagai pensiun dini. Harus juga diantisipasi gugatan dari para ASN yang keberatan dengan kebijakan tersebut. ”Korpri sendiri akan mengadvokasi ASN sesuai dengan pasal 126 UU ASN bila kebijakan Pemerintah ini merugikan ASN,” pungkas Zudan. Sebelumnya, Juru Bicara Kemenpan RB Herman Suryatman menjelaskan adanya penempatan PNS dalam empat kriteria. Hal ini dilakukan untuk proses skrining kebijakan rasionalisasi. Ada empat kuadran PNS yang merupakan peta dari kompetensi, kinerja, dan produktivitas PNS. ”Kuadran satu yang kriteria kompetensi dan kualifikasi baik, serta kinerja baik. Untuk kriteria ini, pemerintah akan mempertahankan, mengembangkan, dan mempromosikan PNS tersebut untuk naik jabatan,” tutur Herman. Selanjutnya, yakni PNS berkompetensi dan berkualifikasi baik namun kinerjanya kurang. PNS seperti ini akan dimutasi dan diberikan pembinaan agar lebih baik. Adapun kategori ketiga, adalah PNS dengan kompetensi dan kualifikasi rendah tetapi berkinerja baik. Menghadapi PNS golongan ini, pemerintah akan memberi diklat dan pelatihan khusus. Terakhir, pada kualifikasi empat, yakni mereka dengan kompetensi kualifikasi rendah dan kinerjanya buruk. ”Yang didorong untuk dirasionalisasi itu yang masuk kuadran empat ini. Untuk itu, rasionalisasi nanti memang harus hati-hati agar tepat sasaran,” imbuh Herman. (adn)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pns 

Berita Terkait

Kejari Tahan Dua Pegawai BPBD

Megapolitan

20 Lurah Tangsel Berstatus CPNS

Banten Raya

Dokter PNS Sangat Minim

Megapolitan

1,7 Juta Honorer Jadi PNS

Nasional

Terlibat Narkoba, PNS Terancam Dipecat

Banten Raya

Pemkab Potong Tunjangan PNS Bolos

Banten Raya

IKLAN