Rabu, 14 November 2018 10:13 WIB
pmk

Headline

Puluhan RUU Antre Tunggu Disahkan

Redaktur:

indopos.co.id - Terdapat 45 Rancangan Undang-Undang (RUU) menunggu antrean untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Jumlah tersebut berdasarkan akumulasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dari 2015 lalu. Tahun lalu, Prolegnas Prioritas berjumlah 40 RUU dan dari jumlah itu, yang sudah disahkan menjadi UU sebanyak 5 RUU. Yakni UU Pilkada, UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), UU Nelayan, UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan UU Disabilitas. Ditahun 2016 ini, berdasarkan rapat kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, terdapat 10 RUU yang juga dimasukan dalam Prolegnas Prioritas. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengutarakan, pihaknya dan pemerintah telah menyepakati 10 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Oleh sebab itu, jumlah total dari regulasi yang menunggu antrean untuk disahkan berjumlah 45 RUU. "Rapat Baleg telah menyetujui untuk memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Aparatur Sipil Negara dalam perubahan Prolegnas Prioritas tahun ini. Ditambah lagi, RUU Aparatur Sipil Negara sebelumnya akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Jangka Panjang 2015-2019 juga dimasukan di tahun ini," paparnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/6). Politisi Partai Golkar itu menyatakan, ke-10 RUU tersebut dianggap memenuhi unsur urgensi untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun sidang 2016. Dia juga menguraikan, ke-10 RUU baru yang dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016 merupakan penjabaran dari lima usul inisiatif DPR RI dan lima usul inisiatif pemerintah. Dengan masuknya 10 RUU ini, sambung Firman, diharapkan kinerja DPR RI dan pemerintah dalam hal legislasi menjadi lebih baik lagi. “Minimal 5 (RUU selesai, red), syukur 10 (RUU selesai, red) tahun 2016 ini bisa kita selesaikan,” harapnya. Menkumham, Yasonna H Laoly mengamini hal tersebut. Dia mengatakan, RUU yang menjadi usulan pemerintah adalah RUU Bea Materai, RUU Badan Pemeriksa Keuangan, RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Narkotika. "Itu beberapa usulan kita," singkatnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/6). Anggota Baleg DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menambahkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki urgensi karena melihat kondisi dan perkembangan yang ada. Sehingga dibutuhkan undang-undang 'lex specialis' terkait kekerasan seksual. Sejatinya, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah yang mengeluarkan Perppu sebagai upaya perbaikan terhadap substansi UU Perlindungan Anak, seperti yang disampaikan oleh Menkumham.  Namun demikian, fakta di lapangan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak, bahkan tidak hanya terjadi terhadap perempuan. "Dengan demikian dibutuhkan suatu UU yang dapat mendefinisikan kekerasan seksual lebih luas, penanganan yang lebih konprehensif baik bagi korban, maupun pelaku, termasuk bagi keluarga," uajrnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/6). Politisi PDIP itu menuturkan, terkait RUU Perubahan atas UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk merubah ketentuan lama. Yakni terkait indikasi tiadanya pengaturan yang jelas dan tegas terhadap Aparat Sipil Negara yang berstatus kontrak dan honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. "Sehingga proses perekrutan yang sekarang sedang dilakukan pun tanpa ada kejelasan payung hukum, termasuk hak untuk memperoleh lima jaminan sosial bagi Aparat Sipil Negara sesuai perintah UU SJSN dan BPJS," jelas Rieke. (aen)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN