Jumat, 16 November 2018 05:13 WIB
pmk

Fokus

Pemerintah Tetap Batasi Impor Ikan

Redaktur:

Indopos.co.id– Pemerintah menjamin kebutuhan bahan baku ikan di dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh hasil tangkapan ikan dari para nelayan lokal. Meski demikian, kebijakan untuk mendatangkan bahan baku ikan dari luar negeri atau impor masih diizinkan. Tentunya semua dalam pengawasan dan pembatasan yang ketat. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, kebijakan tersebut membantah isu yang melebar soal kemungkinan dibukanya kran impor bahan baku ikan selebar-lebarnya tanpa adanya batasan jenis ikan. ’’Bukan begitu yang berlaku karena pada kenyataannya pemerintah memiliki banyak sekali regulasi yang membatasi kegiatan impor bahan baku ikan. Dan impor hanyalah solusi jangka pendek dalam memenuhi kontinuitas ketersediaan bahan baku,’’ kata Nilanto kemarin (7/6). Regulasi tersebut, lanjut Nilanto, di antaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) No.52/M-DAG/PER/12/2010 dan No.PB.02/MEN/2010 tentang larangan impor udang spesies tertentu ke wilayah RI (Penaeus vanammei segar dan beku) dan Peraturan Menteri (Permen) KP No.PER.12/MEN/2011 tentang hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan dari Jepang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, ada juga Permen KP No .41/PERMEN-KP/2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke Indonesia. Nilanto menerangkan, pemerintah hingga kini masih mengijinkan aktifitas masuknya bahan baku ikan ke dalam negeri disebabkan karena sejumlah pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yakni apabila ketersediaan ikan yang diperlukan, misalnya tongkol, tuna, cakalang, untuk keperluan industri pengalengan atau re-ekspor masih kurang bagi industri besar maupun industri tradisional di dalam negeri. Nilanto juga membantah bahwa volume impor bahan baku ikan tahun ini mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Justru menurutnya tahun ini (periode Januari–Maret) volume impor bahan baku ikan mengalami penurunan paling rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni 29.035 ton ikan, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 57.258 ton. ’’Selain itu, nilai impor produk perikanan tahun 2015 sebesar USD 378,6 juta, hanya 9,6 persen dari nilai ekspor produk perikanan tahun yang sama sebesar USD 3,94 milyar,’’ tuturnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan, kebijakan pemerintah yang  masih membuka kran impor bahan baku ikan secara luas merupakan ancaman yang nyata bagi kehidupan para nelayan lokal di tengah pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk menghentikan ijin kapal nelayan buatan luar negeri dan dalam negeri yang orientasi produksinya untuk kegiatan ekspor. ’’Apa yang sudah lama kami ingatkan kepada pemerintah terjadi. Adanya hambatan ijin ribuan kapal nelayan menyebabkan berujung pada kekurangan bahan baku ikan dari dalam negeri,’’ kata Wajan. Dia juga mengatakan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia juga menyebabkan sejumlah kerugian lainnya. Seperti mengangurnya sekitar sejuta nelayan, melayangnya potensi devisa negara sebesar Rp 11 triliun. (dod/agm)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pangan 

Berita Terkait

Manunggal TNI dan Petani untuk Pangan

Nasional

Stok Beras Jakarta Cukup untuk Dua Bulan ke Depan

Jakarta Raya

Duh, Harga Tomat di Ternate Terus Turun

Nusantara

IKLAN