Sabtu, 22 September 2018 10:31 WIB
pmk

Jakarta Raya

Ketum GEPENTA: “Amandemen UUD 1945 Tanpa Referendum Tidak Sah“

Redaktur:

indopos.co.id - Hakekat dan keinginan masyarakat Indonesia di dalam berkebangsaan Indonesia adalah mencapai adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Krisis multidimensi datang silih berganti di negara ini. Perjalanan reformasi selama 17 tahun tak membuat negara ini menemukan solusi yang cukup positif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Penyebab terjadinya beragam problem yang melanda negara ini ternyata dilatarbelakangi amandemen UUD 1945. Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Parasian Simanungkalit mengatakan perubahan UUD 45 itu mempengaruhi secara subtansial dan mengubah sistem ketatanegaraan secara mendasar serta terjadinya perubahan terhadap lembaga-lembaga negara. Di samping itu, materi amandemen batang tubuh UUD 45 yang menjadi sendi-sendi operasional justru menghancurkan semangat dan nilai-nilai luhur Pancasila. “Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorintasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Sehingga hal ini membawa konsekuensi buruk terhadap ekonomi, politik, sosial-budaya dan Hankam,” kata Parasian saat konferensi pers bertajuk “Amandemen UU 1945 Tanpa Referendum Tidak Sah” di Jakarta, Rabu (1/6). Menurut Parasian, amandemen UU 45 yang dilakukan sebanyak empat kali itu mengandung banyak masalah fundamental. Sebab, penetapan UU itu tidak dilakukan sesuai prosedur perubahan konstitusi yang benar yaitu harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir. Selain itu, kata Parasian, proses amandemen mestinya melibatkan atau meminta pendapat terhadap rakyat alias refrendum. “Maka amandemen sebanyak empat kali ini secara legal-prosedural bisa dikatakan cacat hukum alias tidak sah,” pungkasnya. Dikatakan Parasian, ada ketidakselarasan antar pasal dan ayat dalam hasil amandemen UUD itu. Akibatnya, negara ini terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. “Ini Amin Rais dkk harus bertanggungjawab karena itu perbuatan melawan hukum karena (amandemen) ini tidak memiliki dasar hukum,” sebut Parasian. Selain itu, Parasian menambahkan MPR yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan itu harus mencabut hasil amandemen tersebut. Jika MPR tidak ingin mencabut, maka sebagai solusinya adalah Presiden Jokowi harus mengeluarkan dekrit ke II. “Karena amandemen itu tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” kata Parasian yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis (DPN Gepenta) ini. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

IKLAN