Senin, 19 November 2018 09:05 WIB
pmk

Fokus

Kantong Plastik Berbayar Berlaku Nasional

Redaktur:

Indopos.co.id- Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali memperpanjang masa uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis (KPTG) kepada toko ritel modern dengan skala yang lebih luas atau nasional, yang sebelumnya hanya diterapkan di 27 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Perpanjangan yang termaktub dalam Surat Edaran (SE) KLHK Nomor SE.6/PSLB 3/PS/PLB.0/5/2016 tersebut diberlakukan hingga terbitnya Peraturan Menteri (Permen) LHK tentang pembatasan kantong plastik. Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Sudirman mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dilakukan karena masyarakat dan peritel dinilai sudah semakin sepaham mengenai perlunya mengurangi limbah plastik dari penggunaan kantong plastik secara lebih masif. Hal tersebut didasari dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) pihaknya pemberlakuan KPTG di 27 kota/kabupaten. ’’Dari hasil monitoring di 27 kota dan kabupaten didapatkan bahwa adanya pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25 persen hingga 30 persen,’’ kata Sudirman saat memimpin rapat evaluasi dan pemantauan KPTG bersama sejumlah pimpinan daerah di Kompleks KLHK, Kebon Nanas, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (8/6). Selain itu, sebagian masyarakat yang disurvei terkait pemberlakuan KPTG tersebut memberikan tanggapan yang beragam. Sudirman memaparkan bahwa 80 persen responden menyatakan sepakat bahwa penggunaan kantong plastik harus ditekan dengan cara memasang tarif alias tidak digratiskan. Sementara, sisanya yakni 20 persen responden masih protes karena menganggap kantong plastik yang biasa mereka dapatkan saat berbelanja di toko ritel merupakan haknya. ’’Jadi mereka bilang harga yang diberlakukan yakni Rp 200 per lembar kantong plastik itu terlalu mahal,’’ ujar Sudirman. Dia juga menuturkan bahwa selain diterapkan dengan cangkupan wilayah yang lebih luas, uji coba tersebut juga diterapkan di seluruh toko ritel modern, baik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) maupun selain itu. ’’Jumlahnya ada 90 ribu toko ritel modern,’’ ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik menjelaskan bahwa status kantong plastik dalam kebijakan KPTG tersebut adalah barang dagangan dari toko ritel. Dengan demikian, dia mengatakan bahwa peritel berhak menggunakan uang hasil penjualan kantong plastik di tokonya sebagai sebuah pemasukan atau pun untuk program mereka, seperti pemberdayaan masyarakat. ’’Hal itu sudah ada di dalam perjanjian antara kami dengan Aprindo sebelumnya. Makanya kalau masyarakat nggak mau ngasih keuntungan buat toko ritel, ya jangan beli kantong plastik dari mereka. Lebih baik bawa kantong plastik sendiri,’’ terang Ujang. Dia juga mengatakan bahwa Permen LHK yang nanti mengatur kebijakan KPTG akan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri kebijakan pemerintah pusat tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda). ’’Makanya sebenarnya kami ingin daerah lebih proaktif dalam mendukung program pemerintah ini. Misal menerapkan sanksi dan harga kantong plastik karena toko ritel itu ijinnya melalui daerahnya masing-masing, bukan ke pemerintah pusat,’’ terangnya. Tanggapan yang beragam juga dipanen dari para kepala daerah yang terkena aturan uji coba KPTG sejak 21 Februari 2016 lalu saat rapat monev berlangsung kemarin. Meski sebagian besar menyatakan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di daerahnya, mereka juga dipusingkan oleh sejumlah persoalan terkait pemberlakuan KPTG tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Pemerintah Jogjakarta yang diwakili oleh Kepala SubBidang Daur Ulang Sampah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Jogjakarta, Faizah. Dia mengungkapkan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut menimbulkan multitafsir dan polemik di kalangan masyarakat maupun peritel sendiri. Khususnya mengenai pemanfaatan hasil penjualan kantong plastik oleh peritel. ’’Sebenarnya kemana uang hasil penjualan kantong plastik ini? Apakah sebagai income atau untuk program pemberdayaan masyarakat? Bahkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta aturan ini harus diperjelas,’’ kata Faizah. Kejadian yang serupa juga ditemui di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng). Sementara, Pemerintah Daerah Banjarmasin bahkan menerapkan aturan yang lebih keras di daerahnya terkait kebijakan KPTG tersebut. ’’Mulai 1 Juni 2016 kemarin melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomer 18 Tahun 2016 kami sudah melarang total penggunaan kantong plastik di seluruh toko ritel modern,’’ tegas Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. (dod)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN