Kamis, 15 November 2018 08:22 WIB
pmk

Politik

Dinilai Cacat Hukum, DKPP Gelar Sidang Pilkada Fakfak

Redaktur:

indopos.co.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) melaksanakan persidangan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Gugatan yang dilayangkan calon Kepala Daerah Fakfak nomor urut 2 ketika Pilkada Januari 2016 lalu, Donastus Nimbikendik dan Abdul Rahman tersebut mempertanyakan prosedural pembatalan dirinya meski sudah masuk dalam tahapan pilkada. Sidang gugatan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak diipimpin langsung oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Dalam persidangan tersebut Donatus mempertanyakan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor 66/kpts/KPU.Prov.032.XI.2015 tanggal 25 November 2015 tentang perubahan SK KPU nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan penetapan dari 3 peserta pasangan calon menjadi 2 peserta pasangan calon saja yaitu nomor urut 1 Drs Mohamad Uswanas Abraham Sopaheluakan dan Ivan Ismail Madu. Padahal, saat itu telah memasuk dalam tahapan Pilkada. ”Apalagi, waktu pemungutan suara hanya tinggal beberapa hari saja,” kata Donatus usai menjalani persidangan, di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (8/6). Anehnya, kata dia, tak ada satu calon pun dari dua pasangan calon yang maju mengajukan sanggahan atas penetapan tersebut. ”Bahkan yang membuat kami heran, tak pernah ada rekomendasi dari Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kepada KPU untuk mendiskualisifikasi kami, tapi tiba-tiba kami dibatalkan ikut pilkada. Jadi kami berpikir ini adalah sebuah rekayasa yang telah dibuat oleh salah satu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada lokal,” ucapnya. Karena itu, proses pesta demokrasi tingkat lokal di Kabupaten Fakfak tersebut dianggap cacat hukum sebab diselenggarakan dengan tidak sesuai prosedural dan mekanisme perundang-undangan yang ada. Ia melanjutkan, hal tersebut telah menghilangkan hak pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 silam. ”Karena pilkada ini diselenggarakan dengan tidak sesuai prosedural dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak berdemokrasi saya sebagai seorang warga negara telah diabaikan KPU Papua Barat,” lanjutnya. Ia berharap, gugatan yang diajukan oleh pihaknya dapat diterima secara keseluruhan. Selain itu, kelima Komisioner KPU Papua Barat diberhentikan secara permanen. Ia menilai, setidaknya terdapat dua surat sakti yang mempengaruhi penolakan dirinya sebagai calon bupati Fakfak tahun 2016-2019. Kedua surat itu adalah surat nomor 821/KPU/XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Surat ini diperkuat oleh KPU Provinsi Papua Barat dengan memalui surat bernomor 251/KPU.Prov.032/XI/2015 tanggal 18 November 2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sehingga semua itu menggugurkan proses yang sesuai Undang-undang Pilkada Nomor 8 tahun 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dan Panwaslu Kabupaten Fakfak. ”Saya meminta agar pilkada Fakfak dibatalkan demi hukum,” tandasnya. Di tempat yang sama, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, pihaknya telah memecat Komisioner KPUD Kabupaten Fakfak. Selanjutnya, tahapan Pilkada dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Barat. ”Tetapi yang bersangkutan (Donatus, Red) tetap belum merasa puas atas kinerja KPU Provinsi Papua Barat,” kata Jimly. Hingga saat ini, ia menjelaskan, DKPP masih menerima kasus pengaduan terkait Pilkada serentak 2015 silam. Ia berharap, peristiwa di Fakfak dapat menjadi pelajaran KPU untuk Pilkada 2017 mendatang. ”Kami bersyukur penyelenggaraan Pemilu 3 sampai 4 tahun ini telah mengalami sedikit perbaikan. Bawaslu dan DKPP sudah memecat sekitar 360 orang ini memberikan dampak bagi penyelenggara,” jelasnya. (adn)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN