Senin, 19 November 2018 10:26 WIB
pmk

Politik

Fraksi PKB Dorong UU Penyiaran Wujudkan Tontonan Sehat

Redaktur:

indopos.co.id - Kasus kekerasan seksual, dan kejahatan kriminal lainnya, tidak dipungkiri lahir dari seringnya masyarakat mendapat tontonan yang tidak sehat di televisi. Hal itu pula yang mendorong Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) memberikan penekanan agar RUU Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI ini nantinya bisa menyeimbangkan kepentingan masyarakat. “Penyiaran publik ini milik kita semua, dan sebagai rumah bangsa, maka harus dikawal, dan dievaluasi bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jadi, harus menjawab kebutuhan masyarakat sendiri. Bukan bebas tanpa batas yang justru merugikan negara,” tegas Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah dalam diskusi ‘Industri Penyiaran’di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin (8/6). Karena itu kata Ida, pihaknya berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan yang jelas dan tegas. Karena selama ini 70 persen untuk pengawasan isi siaran, dan 30 persen nya perizinan. “Jadi, kewenangan itu sangat menggantung. Sanksi untuk isi siaran pun hanya rekomendasi penghentian sementara. Sebab, kalau penghentian tetap akan dianggap melawan kebebasan pers,” ujarnya. Untuk peizinan siaran, lanjut Ida, sebaiknya ditangani langsung oleh pemerintah, sehingga KPI tidak perlu terlibat. Apalagi dalam hal siaran dan perizinan itu selalu ada kepentingan bisnis, politik, dan pemerintah yang sangat kuat. Untuk itu dia pesimis RUU Penyiaran ini akan rampung dengan cepat dan baik. Lalu di mana posisi KPI? "Di siaran atau perizinan? Seharusnya cukup di siaran, karena KPI sering dianggap kecolongan dan tidak boleh galak-galak. Bahwa KPI memang bukan lembaga sensor,” jelas Ida. Menurut Ida, sanksi selama ini tak akan membuat jera, kapok penyiaran karena sanksinya hanya teguran. Karena itu dalam RUU ini mutlak diperlukan sanksi disertai dengan denda, meski nantinya denda itu menjadi pendapatan negara. Maka, tantangan ke depan bukan siaran TV dan radio, melainkan digitalisasi yang makin massif, maka pengaturannya harus diperluas dan didukung aturan yang memadai. Lalu, apakah partai tidak boleh memiliki siaran? “Kalau itu boleh, maka akan hebat di tengah kesadaran publik masih rendah, sehingga siaran publik yang tak bagus selalu menjadi isu, dan yang tidak berkualitas ratingnya selalu tinggi. Jadi, tantagan ke depan adalah terkait kualitas konten, profesionalitas SDM, dan sensor. Karena itu KPI harus diperkuat secara kelembagaan, kewenangan, dan jenis sanksi berat,” pungkasnya. Di tempat yang sama, Kasubdit Penyiaran Televisi Kominfo RI Syahrudin menjelaskan, jika RUU Penyiaran ini sudah ada sejak tahun 2012, dan baru kembali dibahas pada 2015, karena UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran ini tidak lagi bisa mengakomodir perkembangan teknologi digitalisasi mutakhir. Dengan demikian, maka pemerintah mendukung penguatan KPI dengan terlibat perizinan dan pengawasan konten. “Kita dukung penguatan KPI,” katanya menambahkan. (dil)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pkb 

Berita Terkait

Merah Putih di Bendera PKB Dipersoalkan

Headline

PKB Sebut Keberpihakan Negara Kecil ke Pasantren

Nasional

Cak Imin Minta Seniman Tidak Antipolitik

Jakarta Raya

IKLAN