Rabu, 26 September 2018 02:13 WIB
pmk

Headline

Pembahasan RUU Tax Amnesty Diharap Rampung Sebelum Lebaran

Redaktur:

JAKARTA - Pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), masih berjalan di parlemen hingga saat ini. Meski masih menyisakan perdebatan di sejumlah pasal, Panitia Kerja (Panja) berharap RUU tersebut sudah bisa diselesaikan sebelum hari raya Idul Fitri. ’’Semoga minggu ketiga sampai keempat bulan ini bisa diselesaikan,’’ tutur anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno, di Jakarta, kemarin (9/6). Untuk mencapai target tersebut, Panja akan memadatkan jadwal pembahasan menjadi enam hari dalam seminggu. Lebih lanjut, dia menyatakan, target waktu yang ada juga menyesuaikan pembahasan UU APBN Perubahan (APBN-P) 2016 yang sedang pula berjalan di parlemen. RUU Tax Amnesty diharapkan bisa tuntas sebelum UU APBN-P 2016 diparipurnakan. Agendanya bakal dilaksanakan pada 28 Juni 2016 nanti. Sebab, beber Hendrawan, bagaimanapun RUU Tax Amnesty berpengaruh pada APBN-P 2016. Pasalnya, jika nantinya berhasil disahkan, akan ada potensi tambahan pemasukan negara sebesar Rp 195 triliun. ’’Karena itu, kami berharap banyak semuanya bisa selesai pada waktunya,’’ imbuh politisi PDIP tersebut. Hingga proses pembahasan terakhir, pemerintah dan DPR baru menyepakati tujuh pasal, dari total  27 pasal yang ada. Beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan antara lain menyangkut penentuan tarif uang tebusan dan cakupan pajak. Terkait tarif tebusan, misalnya. Pemerintah mengajukan besaran 2, 4, dan 6 persen untuk deklarasi pajak yang disesuaikan dengan tiga periode pelaporan. Sementara untuk deklarasi pajak yang disertasi dengan repatriasi (pemulangan asset, Red) ditawarkan tarif yang lebih rendah. Yakni, sebesar 1, 2, dan 3 persen tergantung masa pelaporannya. Beberapa fraksi di parlemen cenderung mengajukan tarif uang tebusan yang lebih tinggi dari patokan pemerintah tersebut. Bahkan, beberapa fraksi ada yang menginginkan tarif uang tebusan sama dengan tarif normal PPh yang tercantum dalam UU Perpajakan. Yakni, bisa mencapai 25 hingga 30 persen. Jangka waktu tax amnesty juga termasuk yang masih terus memicu perdebatan. Pemerintah menetapkan jangka waktu tax amnesty hingga 31 Desember atau enam bulan. Namun, sejumlah fraksi menuntut waktu yang lebih panjang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pemberian amnesti bukan hanya untuk menambal defisit APBN 2016. Lebih luas, juga  untuk menggerakkan perekonomian. Selain perdebatan di sejumlah subtasi RUU Tax Amnesty, kaitan dengan UU APBN-P 2016,  juga memunculkan perbedaan pandangan di internal parlemen hingga saat ini. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto adalah salah satu yang menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara dalam APBN-P 2016. Menurut dia, terlalu riskan jika dalam proses saat ini, potensi pemasukan tax amnesty sudah buru dimasukkan dalam asumsi APBN-P.  ’’Apalagi, pembahasan RUU Tax Amnesty juga masih berlangsung di Komisi XI. Tentunya, ini harus dipikirkan betul-betul,’’ kata politisi Partai Demokrat tersebut. Dia mengingatkan, jika asumsi penerimaan sudah buru-buru dimasukkan dalam APBN-P, sama artinya pemerintah tidak menjalankan prinsip good governance. Sebab, hingga saat ini, memang belum ada kepastian hukum ataupun regulasi yang bisa menjadi dasar negara mematok potensi angka penerimaan secara akurat. Sementara itu, Pemerintah getol mendorong segera disahkannya Rancangan Undang –Undang (RUU) Tax Amnesty. Menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, aturan terkait pengampunan pajak tersebut tergolong mendesak untuk diberlakukan tahun ini, tepatnya pada bulan Juli nanti. Pihaknya meyakini, penetapan tax amnesty setidaknya bakal mengumpulkan penerimaan Negara sekitar Rp 165 triliun. Dengan tax amnesty, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak yang akan masuk di APBN-P 2016 sebesar Rp 165 triliun. Berasal dari uang tebusan 2 persen senilai Rp 20 triliun dengan asumsi ada repatriasi dana dari tax amnesty Rp 1.000 triliun. Kemudian dari deklarasi harta yang diperkirakan Rp 4.000 triliun dan pengenaan tarif 4 persen, sehingga penerimaan pajak yang bisa terkumpul Rp 160 triliun. Mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menekankan, implementasi tax amnesty tahun ini, cukup penting. Jika aturan pengampunan pajak tersebut gagal diberlakukan, maka aka nada pemotongan belanja Kementrian dan Lembaga sekitar Rp 250 triliun. Jumlah tersebut lebih besar disbanding target pemangkasan sebelumnya yang hanya Rp 50,6 triliun. Pemangkasan akan dilakukan pada belanja-belanja negara tidak produktif, seperti belanja operasional seperti perjalanan dinas, konsinyering, rapat kerja, seminar dan belanja-belanja honorarorium kebijakan sisa lelang. Pemangkasan juga dilakukan pada belanja jasa, yang terkait belanja iklan, promosi dan belanja non operasional. ’’Tapi bukan yang prioritas, seperti proyek jalan, jembatan, irigasi tidak boleh diganggu. Tapi kita potong anggaran kegiatan lain yang bisa dikurangi supaya tidak mengurangi outcome. Yang jelas ini tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,’’ tegasnya. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo pun menekankan bahwa tax amnesty harus segera diberlakukan tahun ini. Dia menguraikan, jika RUU pengampunan pajak tidak segera diketok, maka akan berdampak para perekonomian domestic. Sebab, banyak pihak, khususnya dunia usaha menunggu kepastian kebijakan tersebut. Bila tidak segera diketok, ekonomi Indonesia bias mengalami stagnasi, karena semua menunggu kepastian. ’’DJP (Direktorat Jenderal Pajak) juga gamang melakukan law enforcement sementara WP (Wajib Pajak) juga gamang mengambil keputusan bisnis. Di sisi lain, APBN juga membutuhkan kepastian agar bisa mendapatkan asumsi-asumsi yang lebih obyektif  dan realistis,’’paparnya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu melanjutkan, jika pemberlakuan tax amnesty lewat dari bulan Juli ini, maka momentumnya akan hilang. Dampaknya, kepercayaan WP terhadap pemerintah akan menurun. Selain itu, shortfall pun diprediksi bisa mencapai Rp 290 triliun. ’’Kalau lewat dari Juli, sudah tidak relevan lagi. Trust WP pada pemerintah menurun dan mereka lebih memilih main aman dengan melakukan tax planning baru,’’ imbuhnya.(ken) Di bagian lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemerintah akan menghitung ulang target perolehan uang segar dari tax amnesty. Sebelumnya memang ada angka perkiraan hingga Rp 165 trilun yang didapatkan dari pengampunan pajak itu. Dana sebesar itu akan berdampak positif bagi postur keuangan APBN Perubahan 2016. ”Kami sedang menganalisis kembali sebenarnya berapa angka logisnya,” ujar JK. Dia menyebutkan kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri kini sedang menurun. Pemerintah pun tidak yakin kalau dana sebesar itu bisa gampang masuk ke kas negara. Kalangan DPR pun juga punya perkiraan yang sama. Mereka pun ragu untuk memasukan target hingga Rp 165 trilun itu dalam APBN Perubahan. ”Kami juga tidk ingin terlalu optimis melihat kondis ekonomi dunia seperti sekarang ini,” tambah pria kelahiran  Watampone, Sulawesi Selatan itu. Bahkan, pemerintah juga sudah menurunkan persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sebelumnya 5,3 persen kini hanya 5,1 persen saja. Penurunan itu disebabkan kondisi ekonomi global yang berdampak langsung pada perekonomian dalam negeri. JK menuturkan bahwa sektor ekspor sedang lesu. Kondisi serupa juga terjadi di bidang frastruktur dan perdagangan. ”Impor juga menurun artinya kegiatan industri akan pasti mengalami,” ungkapnya. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan berupaya merampungkan pembahasan tax amnesty tersebut. Mereka telah menerima berbagai laporan dan keluhan dari kalangan pengusaha. Seperti aturan yang njelimet dan ribet dalam pengenaan pengampunan pajak itu. ”Ya memang lebih simple  dalam pelaksanaannya,” ujar JK. (dyn/ken/jun) Mati di Rantau Malaysia              :  154 orang Arab Saudi          :    25  orang Negara lain         :    29 orang *Tahun lalu Kemenlu berhasil membebaskan 48 WNI dari ancaman hukuman mati di luar negeri 


TOPIK BERITA TERKAIT: #ekonomi 

Berita Terkait

Arcandra: Naik karena Laju Ekonomi Kencang

Headline

Neraca Perdagangan Defisit

Headline

IKLAN