Sabtu, 22 September 2018 12:33 WIB
pmk

Jakarta Raya

Aturan Siswi Berjilbab Merupakan Perwujudan Hak Asasi Manusia

Redaktur:

indopos.co.id - Terkait polemik mengenai jilbab bagi siswi sekolah di Ibu Kota, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara. Menurutnya, aturan berjilbab dalam agama Islam bukan sekedar mode, tetapi merupakan perintah untuk menutupi aurat wanita, dimana standar dan batasan sudah ditetapkan agama. ”Ini juga sebagai perwujudan hak asasi manusia (HAM)," ujar Suhaimi, kemarin (9/6). Lebih lanjut, Suhaimi mengatakan memang tidak ada aturan sekolah negeri memaksakan siswinya berjilbab, namun wanita muslimah dewasa harus mengenakan jilbab. Bahkan dalam kerangka pendidikan, anak-anak yang masih TK, SD dan yang belum baligh pun seharusnya sudah dibiasakan untuk memakai jilbab, sehingga ketika dewasa mengenakan jilbab sudah menjadi kebiasaan. ”Di tengah maraknya kejahatan seksual, budaya free sex, pembiasaan menutup aurat itu penting, untuk mendukung pelaksanaan kewajiban agama ketika dia sudah dewasa,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini. Jadi, masih menurut Suhaimi, kalau ada sekolah negeri maupun swasta yang mewajibkan siswinya yang muslimah untuk memakai jilbab, sepatutnya kita harus dukung, karena otoritasnya digunakan dengan benar, yaitu mendukung pelaksanaan ajaran agama. Sebaliknya, kalau ada pemimpin melegalkan minuman keras beralkohol, harus dilawan karena otoritasnya digunakan untuk mendorong pelanggaran ajaran agama dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. ”Kebijakan, peraturan-peraturan daerah dan undang-undang harus menjadi faktor pendorong terlaksananya ajaran agama,” tambah Suhaimi juga. Dia memaparkan, dalam Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 mengatakan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi sekali lagi, katanya juga, sekolah yang mendorong siswi muslimahnya untuk memakai jilbab itu sudah benar. ”Karena para kepala sekolah itu mengerti undang-undang, memahami aspirasi masyarakat dan memahami bagaimana cara mendidik. Semestinya pemimpinnya harus mendukung, bukan malah phobia dengan kondisi seperti ini,” tandasnya. (wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pendidikan 

Berita Terkait

Prancis Bebas Gawai di Tahun Ajaran Baru

Internasional

WH Gandeng Ansor di Pendidikan Gratis

Banten Raya

Berbagi Petualangan Lewat Buku

Lifestyle

Ashanty Lulus Cumlaude

Indotainment

IKLAN