Rabu, 14 November 2018 10:04 WIB
pmk

Jakarta Raya

Verifikasi Faktual Terkendala Teknis, Kinerja PPK dan PPS Tak Maksimal

Redaktur:

indopos.co.id - Sejumlah pihak meminta Pemprov DKI segera merealisasikan permintaan penyelenggara pemilu, terkait penyediaan kantor bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Petugas PPK dan PPS sebentar lagi akan dibentuk. Nah, dari sekarang Pemprov sudah harus memikirkan kantor sekretariat buat mereka. Dalam undang-undang juga sudah diatur, pemerintah harus membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Salah satunya untuk kantor," ujar Direktur Eksekutif Pemantau Kebijakan Jakarta Yaumil Akmal, kemarin. Ia mengatakan, tidak mudah mencari ruangan kantor di kecamatan dan kelurahan. Kalaupun ada sudah ada yang menempati. "Kalaupun ada ruangan yang kosong, tentu perlu ada yang diperbaiki. Serta dilengkapi sarananya. Seperti meja, kursi dan alat tulis lainnya. Yakni untuk menunjang kerja PPK dan PPS," tandas dia. Hal senada diungkapkan Ketua Forum Dinamika Masyarakat Harry. Menurut dia, butuh waktu untuk mencari dan memperbaiki ruangan di kantor kecamatan dan kelurahan. Karena itu dari sekarang sudah harus dipersiapkan. "Apalagi, verifikasi faktual calon perseorangan mereka juga yang akan melakukan. Itu nanti juga sebentar lagi. Tidak lama setelah kandidat perseorangan mendaftar ke KPU DKI. Kalau tidak ada kantor, nanti khawatirnya KTP dukungan yang hendak mereka verifikasi rusak," kata Harry. Harry menambahkan, yang tidak kalah pentingnya yakni soal pejabat di kesekretariatan. Sepengetahuannya, saat pilgub lalu, sekretaris PPK dijabat oleh wakil Camat. Sedangkan sekretaris PPS oleh wakil lurah. "Nah sekarang wakil camat dan wakil lurah itu kan sudah dihapus. Setelah camat, di bawahnya adalah sekretaris camat. Adapun untuk lurah, sekretaris kelurahan. Kalau sekretaris camat atau lurah, juga menjabat sekretaris PPK dan PPS, khawatir tidak sanggup. Sebab saat ini saja tugas mereka sudah banyak," beber dia. Ia juga berpendapat, merupakan suatu kewajaran bila KPU Jakarta Utara mengingatkan Pemprov DKI terkait penyediaan fasilitas kantor untuk PPK dan PPS. Sebelumnya, KPU Jakut meminta Pemprov DKI Jakarta, menyediakan kantor dan sekretariat untuk PPK dan PPS. Pasalnya dengan adanya kantor dan sekretariat, akan membantu petugas. Yakni dalam menyelenggarakan tahapan Pilgub DKI Jakarta. "Petugas PPK dan PPS itu butuh kantor dan kesekretariatan. Kami meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera memfasilitasi hal tersebut," tukas Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Muin, lusa (8/6) lalu. (dai)

TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN