Rabu, 19 September 2018 08:41 WIB
pmk

Headline

Anggaran Kemensos Dipangkas Hingga Rp 1,5 T

Redaktur:

indopos.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 mengakibatkan pemotongan anggaran di 19 kementerian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK). Salah satunya adalah Kementerian Sosial (Kemensos), yakni sebesar Rp 1,58 Trilliun. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi detail ke seluruh jajarannya. Khofifah menyebutkan, beberapa penghematan di jajaran struktural Kemensos di antaranya alokasi anggaran untuk anak terlantar per makanan sebesar Rp 144 ribu. Yang sebelumnya per makanan sebesar Rp 157 ribu. Sementara anggaran untuk asistensi lansia dan orang dengan disabilitas berat dihemat menjadi 10 bulan. Yang sebelumnya selama 12 bulan. ”Ini akan kami sosialisasikan, jangan sampai yang seharusnya 12 bulan ada penghematan menjadi 10 bulan akan menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan korupsi oleh para pendamping oleh para penerima bantuan sosial (Bansos),” ujar Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, Kamis (9/6). Dikatakan Khofifah juga, program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya para penerima memperoleh tiga kali pembagian dalam satu tahun. Namun, dengan penghematan hingga Rp 1,2 triliun maka penyaluran PKH dalam satu tahun hanya satu kali saja. Untuk petugas konselor, menurutnya, akan dikurangi. Dari target tahun ini 1.000 konselor menjadi 520 konselor. ”Kami prediksi, penghematan untuk PKH hanya Rp 680 miliar, maka kami perkirakan PKH disalurkan 2 kali. Ternyata penghematan hingga Rp 1,2 triliun, jadi penyaluran 1 kali dalam 1 tahun,” katanya. Sementara itu, Direktur Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (RSTS) Sony Manalu menambahkan, Direktorat Rehabilitasi Sosial (Rehsos) terdampak penghematan anggaran sebesar Rp 120 milliar. Beberapa penghematan tersebut, menurut Sony, di antaranya pengurangan target pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia untuk tahun 2016 ini sebanyak 20 ribu. ”?Target pemulangan TKI dari Malaysia tahun ini turun menjadi 18 ribu TKI,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Sony untuk target ekonomi produktif tahun 2016 sebanyak dua ribu turun menjadi seribu ekonomi produktif. Terkait penanganan pengemis musiman jelang lebaran, masih ujar Sony pihaknya berharap tindakan represif dari petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan petugas kepolisian. Pasalnya pengemis musiman tidak masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). ”Pengemis musiman berbeda dengan pengemis jalanan. Mereka ada target berbeda dengan pengemis jalanan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” ungkap Sony. Selain itu, pengemis musiman cenderung bergerombol dan tidak menempati badan jalan atau di traffic light. Beberapa daerah kantong pengemis musiman di antaranya Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia berharap ada peran pemerintah daerah, khususnya pada penyediaan lapangan pekerjaan. Salah satunya, dicontohkan dengan pengembangan proyek padat karya. ”Jelang bulan Suci, Pemda harus sigap dengan membuka lapangan kerja dengan padat karya,” katanya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemensos 

Berita Terkait

IKLAN