Kamis, 15 November 2018 11:28 WIB
pmk

MA Harus Gelar Rapat Pleno Lengkap

Redaktur:

indopos.co.id - Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta Mahkamah Agung (MA) agar segera melakukan Rapat Pleno Lengkap. Permintaan tersebut untuk menindaklanjuti munculnya kasus panitera/sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Jakarta dan nama Sekretaris MA yang menjadi saksi di KPK, membuat lembaga ini menjadi perhatian publik. ”Kalau (rapat) Pleno Lengkap belum saatnya, sebaiknya segera digelar Pleno Luar Biasa. Ini penting. Karena, masyarakat saat ini sudah kecewa dengan dunia peradilan karena di semua tempat yang kena tertangkap tangan adalah pimpinan-pimpinan lembaga peradilan. Pleno Hakim Agung penting, karena hakim agung adalah stakeholder kunci yang menghadapi persoalan ini di masyarakat. Sementara stakeholder lain adalah bersifat skunder. Saat ini 50 hakim agung itu tengah menghadapi persoalan ini di tengah masyarakat,” beber Gayus, di Jakarta, kemarin. Gayus mengatakan, personel MA di seluruh Indonesia itu ada 31 ribuan, terdiri dari hakim sebanyak 8 ribu dan sisanya panitera dan panitera pengganti serta PNS di bidang administratif. Jadi, kata dia, ini bukan persoalan satu orang yang kredibilitasnya tengah dipertanyakan dan sudah tidak mendapat tempat di masyarakat. ”Saat ini masyarakat sudah sangat kecewa dengan peradilan karena hampir di semua tempat yang kena itu justru pimpinan lembaga seperti PN. Di PN pusat itu panitera. Di seluruh indonesia ada 352 yang dipimpin kepala PN dan 30 pengadilan tinggi. Ini kekuatan besar. Tidak hanya bisa diserahkan kepada 10 orang di MA. Ketua MA, dua wakil ketua dan tujuh hakim,” terangnya. Padahal, kata Gayus, karut marut saat ini sudah disebut turbelensi peradilan atau goncangan peradilan. ”Saat ini Sekretaris MA sudah dicekal dan digeledah rumah dan kantornya. Artinya, dia orang yang paling berkuasa di bidang SDM, anggaran, administrasi aset sudah lumpuh. Sudah dua kali Sekma mangkir dalam rapat dengan DPR. Otomatis anggaran yang dikuasai MA tidak aktif. Rapat pleno penting untuk menghidupkan MA,” jelasnya. Menurut Gayus, dalam pleno perlu bahas, evaluasi 10 orang di MA, PN, dan PT. ”Evaluasinya dengan dua cara. Syarat jabatan. PN dan PT itu ada syarat yang diatur termasuk mutasi dan kepangkatan. Apakah PN dan PT sekarang ini sudah sesuai syarat yang diundang-undangkan?” ujarnya. Evaluasi kedua, lanjutnya, adalah trackrecord. Karena ternyata kepala PN yang ditangkap sedang dipromosikan ke tempat lain. Ke PN yang lebih besar lagi. ”Ini artinya PN tidak pernah koordinasi dengan KY. Artinya PN di sini kecolongan. Demikian juga PT. Dan itu dengan trackrecord. Dan di MA juga sama. Kalau ada rapat pleno, hakim agung yang disebut dalam Tipikor, bisa dibahas. Makanya perlu pleno lengkap,” tegasnya. Gayus menyadari, kalau para hakim bukanlah mesin perkara tapi hakim agung yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. ”Kami punya visi membangun hukum di Indonesia. Kalau ada pimpinan yang bilang banyaknya perkara merupakan keberhasilan itu hakim agung yang nggak logis. Yang logis itu banyaknya perkara yang masuk itu kegagalan MA membangun hukum di Indonesia. Artinya Menjebloskan orang terus ke penjara itu tidak membangun hukum. Hakim agung itu untuk publik. Publik takut berbuat salah. Bukan malah banyak perkara MA berhasil. Banyak perkara, banyak orang bersengketa dan pidana Itu, kegagalan bagi MA. Itu yang logis,” pungkasnya. (yay)

TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN