Rabu, 26 September 2018 02:11 WIB
pmk

Politik

KPU Kencangkan Ikat Pinggang Bawaslu Keluhkan Pemangkasan Anggaran

Redaktur:

indopos.co.id - Penghematan anggaran yang terjadi di sejumlah institusi negara untuk dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016, khususnya yang dialami oleh penyelenggara pemilu, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada 2017. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui, pihaknya bakal melakukan pengencanga ikat pinggang akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 36,366 miliar. Meski demikian, ia akan tetap berusaha agar tahapan pilkada tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan. "Posisinya sudah dipangkas, sementara aktifitas KPU tetap berjalan. Silakan saja lah nilai kira-kira. Kan saya sudah bilang, KPU itu ikhlas tanpa syarat. Palingan  yang pasti saat ini kita cuma mengencangkan ikat pinggang saja," katanya seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman RI, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, kemarin (9/6). Namun, pemotongan anggaran ini justru menjadi persoalan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana hal itu jika dihubungi dengan adanya penambahan tugas baru sebagai lembaga yang dapat menyidangkan permasalahan administrasi dan pelanggaran dalam tahapan pemilu. Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Daniel Zuchron mengungkapkan, sebelum ada rencana pemotongan anggaran ini, Bawaslu sudah merencanakan sejumlah persiapan. Pertama, sosialisasi dan penerangan Bawaslu Pusat kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tentang kewenangan baru mereka di UU. Kewenangan itu ialah terutama kekuatan memberi sanksi administratif yang berujung pada diskualifikasi pasangan calon kepala daerah. "Sanksi administrasi ini yang diperkuat di Bawaslu. Tapi  (pemotongan anggaran)  jadinya ngeri-ngeri sedap. Bisa mengganggu yang sudah direncanakan," kata Daniel. Daniel menggarisbawahi, hal yang penting yang bisa digarap dalam pelanggaran ini ialah jenis kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pihaknya menjadikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Sanksinya, pengulangan pilkada. Saat ini, kata dia, tak semua Bawaslu daerah memiliki pemahaman soal itu. Sementara, merekalah yang jadi garda terdepan dalam menggarap temuan pelanggaran politik uang di lapangan. Untuk sosialisasi inilah di antaranya diperlukan biaya perjalanan dinas yang saat ini terkena pemotongan. Kedua, lanjut Daniel, penggodokan sejumlah Peraturan Bawaslu sebagai turunan dari UU Pilkada. Rencananya, aturan-aturan itu bakal menjabarkan lebih detil tentang sanksi adminsitrastif politik uang dan pelanggaran lainnya. Penyusunan ini membutuhkan persiapan materi yang tak sedikit. Jika persiapan-persiapan di atas tak disiapkan serius, ini dikhawatirkan bakal jadi bumerang bagi Bawaslu akibat ketidakmampuan memaksimalkan kewenangan barunya. "Kalau tidak hilangkan pedoman sama sekali atau menyimpang sama sekali, ya bisa main batal atau main lepas. Padahal UU Pilkada semangatnya (penguatan) itu," kata Daniel. Pagu Bawaslu dalam APBN 2016 seluruhnya berjumlah Rp 446,928 miliar. Setelah terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2016, Bawaslu harus menghemat hingga Rp 29,925 miliar. Sementara, anggota Komisi II Arteria Dahlan menegaskan bahwa pemangkasan anggaran itu jangan menjadi alasan bagi KPU dan Bawaslu untuk memperlambat kinerja. "Jangan cuma minta tambah terus. Kalau ada penghematan mereka juga harus bisa buktikan bisa bekerja," cetusnya. Meski begitu, ungkap Arteria, Komisi II akan mencoba memperhatikan masukan agar anggaran yang ada sebelumnya bisa diperhatikan sebelum diketok menjadi UU. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpu 

Berita Terkait

KPU: OSO Tak Penuhi Syarat Pencalonan Anggota DPD

Nasional

DPD Desak KPU Patuhi Putusan MK

Nasional

KPU Cantumkan 41 Bekas Koruptor ke DCT

Nasional

IKLAN