Minggu, 23 September 2018 11:47 WIB
pmk

Jakarta Raya

Forum RT/RW se-DKI Tolak Pelaporan lewat Aplikasi Qlue

Redaktur:

indopos.co.id - Ratusan pengurus RT dan RW se-DKI Jakarta, kemarin (10/6) berkumpul di samping Taman Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka kompak menolak kewajiban sistem pelaporan melalui aplikasi Qlue. Pasalnya, dalam pelaksanaannya aplikasi itu dianggap melecehkan. Salah satunya, kewajiban pelaporan Qlue sehari tiga kali hanya untuk bisa mendapatkan uang operasional. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mendeklarasikan Forum RT dan RW se-DKI Jakarta. Forum itu dibentuk guna mengkomunikasikan berbagai persoalan yang dialami oleh para ketua RT dan RW. ”Kami dari Forum RT dan RW se-DKI menolak secara tegas SK Gubernur DKI Nomor 903 Tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW. Sebab sangat tidak taat asas dan tidak tertib administrasi,” ujar Ketua RW 05 Cipete Selatan, Abdul Goni, kemarin (10/6). Dia juga mengatakan, SK Gubernur Nomor 903 yang ditandatangani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu juga tidak sesuai dan bertentangan dengan beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku. Senada, Ketua RW 06 Gandaria, AK menilai jika Pemprov DKI telah membuat aturan kebijakan dengan semaunya. ”Pemprov DKI tidak boleh membuat aturan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya atau SK Gubernur Nomor 36 tahun 2011,” ujarnya saat orasi di halaman Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (10/6). Dimana SK Gubernur Nomor 36 tahun 2011 yang berisikan tentang pedoman tentang aturan RT dan RW khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian RT dan RW. Walaupun Pergub Nomor 168/2004 itu sudah diubah dengan Pergub Nomor 1 tahun 2016. Maka menurut AK tindakan itu telah masuk dalam kategori tidak taat asas dan tidak tertib dalam pembuatan peraturan tersebut. Karena itu, para ketua RT dan RW ini juga mendesak DPRD bisa membuat Gubernur Basuki mencabut SK Gubernur DKI Nomor 903 tersebut. ”Kami meminta kepada DPRD untuk segera membuatkan Perda mengenai aturan Lembaga Masyarakat RT dan RW dan mengenai kewajoban pemberian biaya untuk kegiatan RT/RW sesuai dengan acuan Permendagri Nomor 5 tahun 2007,” tuturnya. Menurutnya juga, nilai insentif Rp 10 ribu untuk ketua RT dan Rp 12 ribu buat ketua RW guna melaporan tiga kali setiap hari yang bila diakumulasikan setiap Ketua RT mendapat total insentif Rp 975 ribu per bulan, sementara Ketua RW Rp 1,2 juta per bulan itu sudah ada sebelumnya. ”RT RW ini kan dipilih dari masyarakat bukannya dari pemerintah,” ucapnya. Para ketua RT itu memprotes dengan berdemo sambil membawa alat peraga berupa spanduk bertuliskan RT dan RW Bukan Organisasi Kriminal, RT RW dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. ”Kami menolak secara tegas paket peraturan tentang pedoman aturan RT dan RW, karena di saat Pergub No. 168 tahun 2014,” kata Ketua Panitia Forum RT/RW se-DKI Jul Palandi. Menurut Jul, Pergub itu sendiri tidak berkesesuaian dengan amanah Permendagri No. 5 tahun 2007. Seharusnya Pemprov DKI membuat Perda mengenai lembaga masyarakat termasuk didalam RT dan RW sehingga dapat dikategorikan tidak taat azas dan tidak tertib administrasi, karena tidak sesuai dengan ’lex superior de' Rogad lex interior’. Sementara itu, acara deklarasi Forum RT dan RW yang harusnya dilakukan di Tugu Proklamasi namun tidak mendapat izin. Sempat ada protes dari pengurus RT dan RW terkait tidak diperbolehkannya mereka melakukan aksi di Tugu Proklamasi. Hingga deklarasi akhirnya dilakukan di luar taman Tugu Proklamasi. Hadir dalam deklarasi itu sejumlah anggota DPRD DKI. Yakni, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik dan anggota dewan lainnya. (wok/dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dki-jakarta 

Berita Terkait

Pencurian Fasum Marak, Pemasangan CCTV Belum Maksimal

Jakarta Raya

Kurangi Kemacetan, Lakukan Rekayasa Arus

Jakarta Raya

Wajah Baru Jakarta, Mural Batik Betawi

Jakarta Raya

DKI Raih Juara di Pesparawi Nasional

Jakarta Raya

2030, DKI Target Zero AIDS

Jakarta Raya

Selamat, Jakarta Jawara We Love Cities 2018

Jakarta Raya

IKLAN