Kamis, 15 November 2018 01:48 WIB
pmk

Headline

PBB Kecam Hukuman Kolektif Israel untuk Palestina

Redaktur:

JERUSALEM – Ketegangan Israel-Palestina pasca penembakan di Kota Tel Aviv berlanjut. Israel memberikan sanksi tambahan. Setelah membekukan penerbitan surat izin Ramadan, Israel menutup perbatasannya dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza mulai kemarin (10/6). Namun, Israel mengizinkan sekitar 10.000 warga Palestina pemegang kartu izin untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Al Aqsa. Juru bicara (jubir) militer Israel, Israel Defense Forces alias IDF, menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku sementara. Setidaknya, warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak akan bisa memasuki wilayah Israel sampai Minggu tengah malam (12/6). ”Untuk sementara, kami hanya memberikan izin untuk kepentingan medis dan kemanusiaan,” kata jubir perempuan tersebut. Namun, Israel memberikan pengecualian kepada sekitar 10.000 muslim Palestina yang hendak menunaikan ibadah Jumat di Masjid Al Aqsa. ”Mereka yang memegang kartu izin boleh masuk Jerusalem untuk beribadah di Masjid Al Aqsa pada Jumat pertama Ramadan ini,” kata jubir COGAT, salah satu unit Kementerian Pertahanan Israel yang mengurusi kepentingan sipil warga Tepi Barat. Sesuai izin yang diberikan, menurut jubir tersebut, para jamaah salat Jumat tersebut harus segera kembali ke Palestina begitu selesai beribadah. Untuk memastikan hal tersebut, Israel mengerahkan sejumlah besar personel keamanan di kompleks masjid. ”Ribuan polisi berjaga di Kota Kuno Jerusalem dan sekitarnya untuk melakukan pemeriksaan keamanan,” terang COGAT. Sehari sebelumnya, Israel berhenti menerbitkan surat izin Ramadan untuk warga Palestina. Yakni, izin untuk mengunjungi sanak saudara mereka di wilayah kekuasaan Israel selama Ramadan. Bahkan, sekitar 83.000 warga yang sudah mengantongi surat izin tersebut terpaksa tidak bisa lagi menggunakannya. Itu adalah sanksi Israel bagi Palestina setelah dua pemuda Tepi Barat menembak mati empat warganya Rabu lalu (8/6). Tidak hanya menuai protes Palestina, kebijakan itu juga memantik reaksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemarin, (10/6) organisasi terbesar dunia tersebut mengecam pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein menyebut kebijakan Netanyahu itu sebagai hukuman kolektif. Hukum internasional melarang keras pemberian hukuman kolektif seperti yang Israel berlakukan terhadap Palestina saat ini. Gara-gara dua bersaudara asal Kota Yatta, Provinsi Hebron, Tepi Barat, puluhan ribu warga Palestina harus menanggung akibatnya. ”Pencabutan izin itu hanya akan menambah penderitaan warga Palestina di masa krisis seperti sekarang. Ini tidak adil,” tandas Ravina Shamdasani, jubir Komisi HAM PBB. Kebijakan Israel itu membuat keluarga dan kerabat dua pelaku penembakan, Khaled Mohammad Makhamrah dan Mohamad Ahmad Makhamrah terkena dampaknya. ”Ada 204 individu yang merupakan kerabat dekat maupun kerabat jauh dua pelaku yang kehilangan hak untuk berkunjung ke Israel,” tambah Shamdasani. Penduduk Yatta juga harus menanggung akibatnya karena Israel menyegel kota mereka. PBB yang diwakili Komisi HAM menyayangkan kebijakan-kebijakan Israel tersebut. ”Israel wajib membawa mereka yang bersalah ke muka hukum. Itulah yang seharusnya dilakukan. Tidak lantas menerbitkan kebijakan yang setara dengan hukuman bagi populasi yang lebih besar. Puluhan atau bahkan ratusan ribu warga Palestina yang tidak berdosa juga harus menanggung akibatnya,” tutur Shamdasani. Kamis waktu setempat (9/6) Netanyahu menggelar rapat darurat untuk membahas insiden di kawasan bergengsi Sarona Market di Tel Aviv. Pemimpin 66 tahun itu menyebut kebijakan cabut izin dan peningkatan keamanan berlipat sudah semestinya dilakukan. Dia juga membela Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman yang memutuskan untuk tak lagi memulangkan jenazah warga Palestina yang tewas dalam bentrokan di Israel. (AFP/Reuters/hep/c10/any)

TOPIK BERITA TERKAIT: #internasional 

Berita Terkait

Stan Lee, Tutup Usia

Indotainment

Stan Lee, Tutup Usia

Indotainment

Pangeran MBS Luncurkan Proyek Nuklir Pertama

Internasional

Indonesia-Arab Saudi Berupaya Tekan Pengangguran

Headline

Doktor di India Ciptakan Jalan dari Plastik

Internasional

IKLAN