Sabtu, 22 September 2018 08:31 WIB
pmk

Headline

Dokter Polisi Jadi Eksekutor Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Redaktur:

indopos.co.id - Polemik eksekutor hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual akan segera mereda. Pemerintah memutuskan eksekutor pemberian kebiri kimia itu akan ditangani oleh dokter polisi. Keputusan pemerintah itu untuk mengakhiri keberatan dari ikatan dokter Indonesia (IDI) yang enggan menjadi eksekor. IDI berdalih memberikan suntik kebiri itu sama saja melanggar etika dokter. Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah tentu saja menghormati apa yang diyakini oleh IDI sebagai etika dokter. Mereka tidak ingin mengusik hal tersebut. ”Ya itu (keberatan jadi eksekutor kebiri kimia, Red) hak dialah,” ungkap JK. Namun, pemerintah pun sudah punya kebijakan dan sudah dituangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satunya adalah pemberian hukuman berupa kebiri kimia. Dalam aturan teknis yang sedang dibuat pemerintah, eksekutor kebiri kimia itu akan dikerjakan oleh dokter polisi. ”Sudah diputuskan kalau hakim menjatuhkan hukuman itu (kebiri kimia, red) maka dokter polisi,” tegas JK. JK menyebutkan bahwa tidak semua dokter itu anggota IDI. Seperti dokter polisi yang punya penugasan khusus dari negara. Termasuk penugasan bila kelak akan menjadi eksekutor untuk pelaku kejahatan seksual itu. Selain itu, JK sendiri mengingatkan kembali kalau kebiri kimia itu adalah hukuman pendamping. Bukan hukuman utama untuk predator seksual. Hukuman pendamping itu kelak juga akan diputuskan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. ”Setahun paling tinggi dua atau tiga tidak semua. Itu sanksi khusus dengan pertimbangan hakim,” kata dia. Aturan lebih teknis yang menjelaskan Perppu tentang pemberatan hukuman itu memang sedang dibahas pemerintah. Seperti Kementerian Kesehatan dilibatkan dalam pembuatan aturan lebih teknis tentang Perpu tersebut. Salah satu pertimbangan pemberian hukuman kebiri itu juga pada penelitian mendalam terlebih dahulu. Misalnya pelaku kejahatan itu akan punya kelainan perilaku bila dikebiri kimia. Sedangkan soal anggaran untuk menunjang pemberlakuan kebiri kimia itu memang tidak disiapkan secara khusus. Menanggapi penunjukan tersebut, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Prijo Sidipratomo mengaku kecewa. Sebab menurutnya, dokter polisi tetap saja seorang dokter, yang juga mengucapkan sumpah. Sehingga, mereka tetap dilarang keras untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. ”Sumpah dokter itu diatas hukum dan Undang-undang. Serta berlaku universal di manapun di dunia ini. Karenanya, dia tidak boleh melanggar sumpahnya dan kode etik kedokteran. Jadi tetap tidak boleh jadi eksekutor,” tuturnya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tetap menjalankan tugas tersebut? Prijo menyebut, mereka tak bisa lagi disebut seorang yang berprofesi sebagai dokter. Karena, sumpah dokter yang diikrarkan sudah dilanggar oleh mereka sendiri. Meski mengaku kecewa, MKEK belum berniat untuk melakukan judicial review bila aturan penunjukan ini rampung. Dia hanya ingin menghimbau seluruh dokter agar selalu mematuhi sumpah yang mereka ucapkan. ”Kita minta agar seluruh dokter menjaga sumpahnya. Oleh karena itu tidak bisa bertindak sebagai eksekutor,” ungkapnya. (jun/mia/jpg/ary)


TOPIK BERITA TERKAIT: #perppu-kebiri 

Berita Terkait

IKLAN