2018, Jalan Tol Bebas Gerbang Pembayaran

Indopos.co.id– Pemerintah sudah memulai program integrasi sistem transaksi tol kemarin. Dengan langkah awal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bisa menerapkan jalan tol bebas hambatan (multiple lane free flow) pada 2018. Dengan begitu, tak perlu lagi ada antrian di gerbang pembayaran.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuma mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pihak terkait terkait rencana tersebut. Pasalnya, rencana tersebut bakal mereformasi sistem pembayaran jalan tol menjadi standar internasional.

Baca Juga :

’’Dengan begitu, tak perlu lagi ada gerbang pembayaran atau gerbang masuk. Yang ada hanya gantry (palang) sebagai penanda masuk keluar. Di tempat itu juga, biaya masuk tol langsung dibayarkan,’’ ujarnya saat ditemui usai meresmikan uji coba dua kluster tol terintergasi di Gerbang Tol Palimanan kemarin (13/6).

Dia menjelaskan, sistem yang satu ini sudah diterapkan di berbagai negara maju. Termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam sistem ini, setiap mobil mempunyai on board unit (OBU) yang harus diinstal dan diisi saldo daam bentu uang elektronik. Dengan melewati gantry, maka saldo dalam on board unit tersebut bakal langsung berkurang.

’’Untuk pembangunan infrastruktur saya kira bisa dilakukan dengan mudah. Tinggal bongkar gerbang eksisting digantikan gantry bersensor. Secara investasi tak akan besar. Namun, belum dihitung persisnya perlu berapa,’’ terangnya.

Terkait faktor penyatuan sistem antar operator pun sudah dicontohkan dengan intergas dua kluster jalan tol. Yakni, kluster tol Jakarta-Cikampek dengan tol Cipali dan klsuter tol Palimanan-Kanci dengan Kanci-Pejagan

Yang menjadi faktor utama, menurut dia, justru regulasi dan implementasi OBU ke pengemudi. Pasalnya OBU adalah alat yang akan memuat saldo dan identitas kendaraan sesuai golongan. Artinya, setiap kendaraan harus diwajibkan untuk memasang alat agar tidak ada kendaraan ilegal masuk tol.

’’Harus juga ada sistem yang mendenda kendaraan masuk tol ilegal. Misalnya saldonya kurang atau bahkan tak punya OBU. Karena itu, kami juga terus berkomunikasi dengan kepolisian sebagai pihak yang berwenang,’’ terangnya.

Dia menegaskan, upaya ini bakal meningkatkan kinerja tol di Indonesia. Dengan bekal integrasi pembayaran antar BUJT dan bank, sistem ini jelas menghilangkan faktor antrian pembayaran dari simpul kemacetan.

’’Bayangkan, di Jawa ada sembilan BUJT. Belum kalau perubahan ruas tol terbuka dengan terutup,’’ ucapnya. Dia menejlaskan, kalau ditotal, perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur sudah ada 12 gerbang yang menghambat. Kalau saja setiap hambatan harus mengantri 15 menit, waktu perjalanan pengemudi bertambah tiga jam.

Ketika ditanya mengapa menargetkan 2018, Herry mengaku bahwa tahun tersebut merupakan target penyelesaian fisik tol trans Jakarta. Seiring rampunya proyek tersebut, dia mengaku bahwa sistem jalan tol harus ideal. ’’Kami kerjakan program fisik dan reformasi sistem ini secara paralel,’’ terangnya.

Sebelum 2018, Herry mengaku ingin melakukan upaya sementara dengan melakukan intergasi pembayaran di kluster lainnya. Pertama, pihaknya bakal menambahkan jalan Pemalang-Semarang untuk kluster intergasi tol kedua seiring selesainya proyek fisik. Kedua, dia juga bakal melakukan intergasi di dua kluster : Smearang – Kertosono dan Kertosono – Mojokerto.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit tak menampik, OBU memang merupakan sistem ideal. Pasalnya, hal tersebut jelas bakal membuat arus kendaraan antar ruas lebih cair. Namun, ada beberapa hambatan juga harus diperhatikan.

’’Misalnya masalah pegawai penjaga gerbang tol yang entah akan dipindahkan atau bahkan dirampingkan dengan hilangnya gerbang tol,’’ sebutnya. (bil)

Plus Minus Multi Lane Free Flow

Kelebihan:

– 0 Detik Waktu Transaksi

– Efisiensi pembayaran ke operator tol

– Mendorong cashless society

Kelemahan:

– Implementasi Kewajiban OBU untuk Mobil

– Isu Perampingan Pegawai

– Penggabungan sistem uang elektronik belum maksimal

Komentar telah ditutup.