Kamis, 15 November 2018 09:47 WIB
pmk

Politik

Tak Mundur dari Rangkap Jabatan, Kader Golkar Dinilai Rakus

Redaktur:

indopos.co.id - Partai Golkar ternyata mendidik para kadernya rakus akan jabatan, baik di internal maupun ekternal partai. Terbukti pada Nusron Wahid, Nurdin Halid, dan beberapa kader partai pohon beringin lainnya. Nusron Wahid diketahui menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sekaligus Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) DPP Partai Golkar. Sedangkan Nurdin Halid, selain menjabat Ketua Harian DPP Partai Golkar juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG). "Bila kondisi Partai Golkar membiarkan kadernya saling merangkap jabatan berarti memang mereka dididik untuk rakus jabatan," ungkap Amin Nurdin, pengamat politik dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah kepada wartawan saat dihubungi, Senin (13/6). Menurut Amin, untuk jadi pengurus dengan satu jabatan butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi yang tidak main-main. Terlebih, kepengurusan Golkar kali ini waktunya hanya tiga tahun. "Para kader yang duduk di kepengurusan harus serius dipikirkan menang Pilkada 2017, pileg dan Pilpres 2019," tukasnya. Yang paling disoroti, sambung Amin, adalah Nusron Wahid. Ketua BNP2TKI itu tetep keukeuh untuk terus merangkap jabatan. Padahal, pekerjaan Nusron di BNP2TKI yang menurut banyak pihak masih amburadul dan banyak masalah. Belum ada langkah maju yang dilakukan Nusron memimpin lembaga yang melayani pahlawan penghasil devisa negara tersebut. "BNP2TKI juga nggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi nggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang nggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar?" tambahnya. Lantas apa kata Nusron Wahid? Dia  justru mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan dirinya rangkap jabatan. "Yang jelas saya sudah menghadap ke Bapak Presiden dan tidak dipersoalkan," pungkasnya di kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/6). Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid? mengaku, dirinya juga ditunjuk sebagai Ketua MPG itu benar sekali.  "Iya, mahkamah partai itu dari pengurus DPP. Boleh pengurus DPP dari bagian hukum," kata Nurdin di lokasi yang sama, Senin (1/6). Sehingga, dia menyatakan, hal yang wajar memiliki dua jabatan di partai berlambang pohon beringin tersebut.? "Mahkamah partai itu diputuskan oleh forum Munaslub melalui formatur. Formatur memilih ya kita terima," ucapnya.? Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, kebenaran bila Nurdin Halin menjabat Ketua MPG dan Ketua Harian DPP Partai Golkar dari Nurdin Halid sendiri. "Saya mendengar dari beliau langsung," tandasnya, juga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/6). Adapun Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar, kata Agung, dipercayakan pada Rudi Alfonso yang juga sebagai Koordinator bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat. (aen)

TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-golkar 

Berita Terkait

IKLAN