Sabtu, 22 September 2018 04:39 WIB
pmk

Politik

Komisi III Pertanyakan Minimnya Anggaran Kejakgung

Redaktur:

indopos.co.id - Jika sebelumnya meminta kenaikan anggaran di APBN Perubahan 2016, ternyata untuk anggaran 2017 Kejaksaan Agung (Kejakgung) hanya memasukan anggaran yang rendah, yakni sekitar Rp 4,63 triliun. Rencana anggaran yang terungkap dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI dengan agenda pemaparan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2017,  ini pun mendapat tanggapan miring dari anggota komisi yang membidangi hukum ini. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abubakar Al Habsyi merasa anggaran Kejaksaan Agung, khususnya di bidang pencegahan, masih sangat minim. "Ada hal penting, soal pembinaan SDM harus serius diperhatikan khususnya dalam etika moral. Jangan rakyat jadi sasaran. Fakta lapangan munculkan bahasa seperti itu. SDM perlu ditingkatkan dengan program yang lebih uptodate," ucap pria yang akrab disapa Habib Abubakar ini dalam raker tersebut, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (13/6). Ia menjelaskan, pencegahan lebih penting daripada penindakan. "Masalah hukum jangan mancing orang korupsi, coba fokus ke pencegahan," imbuhnya. Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar menyayangkan anggaran kejaksaan yang dari tahun ke tahun tak naik secara signifikan. Angka tersebut, menurut dia, terlalu minim dan menunjukkan kurangnya inovasi di instansi kejaksaan. Dia membandingkan dengan mitra kerja Komisi III lain, misalnya instansi kepolisian yang RKA-nya naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 67 triliun. "Rp 4 triliun itu sama dengan anggaran kabupaten yang berpenduduk sekitar empat atau lima juta. Sangat minim," kata Hasrul. Adapun anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Akbar Faisal, berharap ada terobosan dari kejaksaan untuk mengakali anggaran yang terbatas, tetapi jumlah kasus semakin banyak. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #politik 

Berita Terkait

IKLAN