Selasa, 11 Desember 2018 12:38 WIB

Politik

Presiden Harus Pakai Perppu

Redaktur:

indopos.co.id - Sebulan lagi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun. Namun hingga kini, Presiden Joko Widodo belum juga mengirimkan nama calon Kapolri berikutnya ke DPR RI. Menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mengingat waktu yang sudah mepet untuk mempersiapkan jadwal fit and proper tes, maka DPR hanya bisa menunggu sebelum lebaran, atau paling lambat tanggal 28 Juni. “Karena tanggal 28 Juni, DPR sudah memasuki liburan Hari Raya Idul Fitri, sampai tanggal 18 juli. Lalu kita rapat sebentar, karena tanggal 18 Juli kita sudah reses sampai 18 Agustus,” kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (13/6). Jadi kalau dikaitkan dengan masa pensiun Kapolri Badrodin Haiti pada 24 Juli, maka ucap Bambang, presiden dimungkinkan akan memperpanjang masa jabatan Kapolri Badrodin. “Yang bisa dilakukan adalah mungkin perpanjangan bagi Badrodin Haiti,” ujar Bamsoet, panggilan akrabnya. Lalu, bagaimana caranya untuk memperpanjang jabatan Kapolri Badrodin? Bamsoet menjawab hal itu harus diatur lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU No 2 tahun 2002, tentang Polri. “Bisa pakai Perppu. Karena tidak diatur dalam undang-undang (Polri), maka tidak dilarang diperpanjang. Tapi untuk sebaiknya presiden keluarkan Perppu untuk perpanjangan dengan alasan waktu yang sangat mepet di DPR nya,” ucapnya. Selain karena tidak diatur di UU, Ia menjelaskan, presiden harus mengeluarkan Perppu disebabkan adanya kegentingan. “Genting karena akan ada kevakuman di Polri,” ujarnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menjelaskan, jika jabatan Kapolri untuk sementara dijabat oleh Wakapolri, sampai presiden mengirim nama pengganti, maka hal itu bukanlah jalan keluar. (dil)

TOPIK BERITA TERKAIT: #politik 

Berita Terkait

IKLAN