Kamis, 22 November 2018 03:29 WIB
pmk

Politik

Fahri Resmi Didukung Pimpinan DPR

Redaktur:

indopos.co.id - Gugatan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terhadap tiga elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) berjalan mulus. Pasalnya, para kolega Fahri yang duduk di pimpinan DPR RI lainnya telah menandatangani persetujuan agar proses tersebut dilanjutkan. Menurut Ketua DPR RI Ade Komarudin, surat Surat bernomor PW/09773/DPRRI/VI/2016 yang telah ditandatanganinya itu ditujukan kepada pimpinan MKD adalah berdasar hasil dari rapat pimpinan. “Pimpinan DPR sudah membahas surat dari Fahri Hamzah yang mengadukan 3 anggota DPR sekaligus petinggi PKS itu ke MKD,” ungkap pria yang akrab disapa Akom ini kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin (14/6). Dalam surat itu, Fahri memohon kepada MKD untuk memeriksa serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR dari Fraksi PKS, yaitu Sohibul Iman, Surahman Hidayat dan Hidayat Nur Wahid tersebut. “Untuk itu, pimpinan DPR RI memutuskan meneruskan surat dimaksud kepada saudara (pimpinan MKD) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Akom. Dengan terbitnya surat tersebut, maka MKD bisa memeriksa ketiganya sesuai aduan Fahri Hamzah. Sementara posisi Surahman Hidayat sebagai ketua MKD bisa nonaktif selama pemeriksaan berlangsung. Laporan Fahri ke MKD itu menyusul pemecatan dirinya oleh DPP PKS sebagai pimpinan DPR dan kader PKS. Laporan setebal 11 halaman itu disampaikan melalui Ade Komarudin tanggal 29 April lalu. Fahri menganggap ketiga petinggi PKS itu melanggar UU Parpol. Di antaranya mereka sebagai Majelis Tahkim yang memecat Fahri, dianggap tidak memiliki dasar hukum, Sohibul Iman sebagai Presiden PKS dianggap membuat kronologi pemecatan penuh kebohongan, dan alasan lainnya. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, laporan Fahri Hamzah saat ini sedang diverifikasi oleh pihaknya. Bahkan, Ketua MKD Surahman Hidayat yang juga sebagai terlapor telah menyatakan tidak akan ikut pembahasan soal laporan Fahri Hamzah di MKD. “Beliau (Surahman) mengatakan objektivitas perkara, dia tidak akan ikut serta. Sekarang begitu penerusan laporan, saat ini sedang diverifikasi. Lalu setelah itu rapim baru rapat internal,” kata Dasco. Kendati demikian, politikus Gerindra ini belum dapat memastikan akan menggelar rapat pimpinan kapan, lantaran surat yang telah disetujui oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin penerusan laporan baru ditujukan kemarin Senin (13/6/2016). “MKD juga tanggal 20 Juni ini ada kunjungan ke luar daerah, setelah itu baru proses selanjutnya,” ucap Dasco. Sayangnya, terkait dikabulkannya surat gugata Fahri oleh pimpinan DPR itu tak ditanggapi oleh PKS. Hidayat Nur Wahid yang menjadi pihak tergugat justru menolak untuk diwawancara. “Untuk hari ini kami fokus hanya pada pernyataan tentang peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang jatuh pada hari ini, 9 Ramadan. Masalah yang lain dipending dulu,” ucapnya saat ditemui disela-sela acara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin (14/6). (dil)

TOPIK BERITA TERKAIT: #dpr-ri 

Berita Terkait

KPK Cekal Wakil Ketua DPR RI

Headline

Bebankan APBN, Nasdem Menolak

Nasional

Jazuli Dorong Resolusi Berkeadilan

Nasional

Anies Dukung Relokasi Lapangan Tembak

Jakarta Raya

KPK Tebang Pilih

Fokus

IKLAN