Politik

Yusril Bantu Djan Cs Pidanakan Menkumham

Redaktur:
Yusril Bantu Djan Cs Pidanakan Menkumham - Politik

indopos.co.id - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membantu kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Mereka berkoalisi untuk menjerat dan mempidanakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly. Hal itu terkait sidang gugatan sengketa Partai Kabah yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Menkumham, Yasonna H Laoly telah menyalahi Undang-undang karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final dan mengikat. Selain MA, sambung pria yang hendak maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang itu, Menkumham juga telah mengabaikan putusan dari Mahkamah Partai yang sudah memberikan putusan untuk kepengurusan internal partai. “Dalam hal ini, Menkumham dapat dikenakan sanksi pidana karena mengesahkan kepengurusan yang lain dan tidak melakukan putusan yang sifatnya final dan mengikat,” sebutnya saat pemaparan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa (14/6). Yusril juga menjelaskan, jika alasan Menkumham menolak kepengurusan karena tidak adanya salinan resmi selama tujuh hari setelah putusan Mahkamah Partai, tidak serta merta hal itu menjadi alasan untuk menolak pengesahan kepengurusan yang sudah sah secara hukum. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz sepakat dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra. Dirinya juga sangat setuju bila Menkumham, Yasonna Laoly layak untuk dijerat hukuman pidana. “Iya saya sepakat untuk dihukum pidana. Saya sudah memidanakan dia ke Pengadilan Jakarta Pusat,” ujar Djan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (14/6). Ketua DPP PPP Bidang Hukum versi Muktamar Jakarta, Humprey R Djemat, menambahkan, terdapat keraguan pengadilan dapat memidanakan seorang menteri. “Memang benar bisa dipidana, tapi apakah mau pengadilan memidanakan seorang menteri? Kalaupun bisa, pasti akan sulit,” tukasnya saat dihubungi, Selasa (14/6). Diketahui, MK kembali menggelar sidang Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol). (aen)

TAGS

ppp

Berita Terkait

Politik / Masalah Internal Partai Tak Bisa Ditutupi

Politik / Perilaku yang Memalukan Kader

Politik / Humphrey Djemat Minta Nasihat Hamzah Haz

Nasional / RUU PKS Didesak Segera Disahkan


Baca Juga !.