Jumat, 21 September 2018 11:02 WIB
pmk

Politik

DPR Tak Rela Anggaran Pro Rakyat Dipangkas

Redaktur:

indopos.co.id - DPR RI meminta kepada pemerintah jangan memangkas anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang pro terhadap rakyat. Khususnya, yang bersinggungan langsung dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Sejatinya, perlu ada terobosan agar pemotongan anggaran tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan pihaknya bisa menerima rencana pemangkasan anggaran itu karena paham bahwa anggaran negara memang sedang dalam keadaan sulit. Idealnya, setiap tahun ada penambahan anggaran, namun kondisi saat ini memang sedang tidak memungkinkan untuk itu. “Kalau anggaran ditambah, tentu semua takkan keberatan. Namun keadaan keuangan negara memang sedang sulit. Kalau tak ada, mau gimana?” uajrnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/6). Akom sapaan akarab Ade Komarudin meyakini, bila pemangkasan anggaran dilaksanakan, pemerintahan di pusat dan daerah masih bisa berjalan. Baginya, baik Badan Anggaran DPR maupun pemerintah sudah tahu mana pos kurang penting yang bisa dipangkas. Mengenai opsi pemerintahmenambah utang demi mempertahankan laju pembangunan, politisi Golkar itu menilai, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Dia hanya mengingatkan bila pengadaan hutang harus sesuai aturan di dalam Undang-undang (UU). “Hutang itu tak boleh melebihi defisit tiga persen, itu ramburambunya. Jangan besar pasak dari pada tiang,” kata Akom. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berpendapat serupa. Dia meminta agar pemerintah bisa memastikan pemangkasan anggaran dilaksanakan secara baik serta dengan strategi yang hebat. Baginya, jangan sampai pemangkasan itu berdampak kepada program pro rakyat. “Pengurangan harus tepat sehingga program-program pro rakyat harus tetap hidup,” kata politisi Demokrat itu kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/6). Dia juga berharap, pemerintah lebih ‘cerdik’ dalam mengatasi keterbatasan anggaran negara. Semisal, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, bisa saja pemerintah melibatkan swasta maupun BUMN untuk mencari pembiayaan. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #politik 

Berita Terkait

IKLAN