Rabu, 19 September 2018 06:43 WIB
pmk

Politik

Keluarga Golkar Larang Masuk ke Parpol Lain

Redaktur:

indopos.co.id - Untuk memenuhi ambisi memenangi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, Partai Golkar mengambil langkah posesif dan tidak demokratis. Keluarga kader pohon beringin itu dilarang keras masuk ke partai politik (parpol) lain yang resmi di Indonesia. Hal itu telah diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Senin (13/6) kemarin. “Keluarga Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah, red) Partai Golkar di provinsi dan kabupaten/kota dilarang menjadi kader parpol lain. Hal itu telah diputuskan dalam rapat pleno DPP,” ungkap Nurdin Halid, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Selasa (14/6). Adapun agenda rapat pleno kemarin itu, terang Nurdin, mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Juklak Pemilihan Kepala Daerah (Juklak Musda dan Juklak Pilkada). Diubahnya Juklak Musda bertujuan untuk memperkuat kaderisasi dan kedisiplinan kader partai. “Jika saya ketua Golkar misalnya, istri atau anak saya di partai lain, bagaimana saya bisa fokus untuk Golkar? Faktornya salah satunya banyak ketua Golkar yang bupati, yang istri dan keluarganya ada di mana-mana sehingga saat pileg (pemilihan legislatif, red) dia tidak fokus untuk Golkar,” beber Nurdin. Juklak tersebut, sambung Nurdin, juga bertujuan agar seluruh kader Partai Golkar dari tingkat daerah hingga pusat fokus pada pemenangan pemilu. Dengan demikian target kemenangan pilkada mencapai 55 persen bisa tercapai. Sementara, lanjutnya, syarat kedua dalam Musda adalah ketua Partai Golkar di daerah harus berdomisili di wilayah kerjanya. Dia menguraikan, berkaitan dengan Juklak Pilkada, terdapat hal baru. Yakni, ditekankan untuk memberikan jalan bagi pengurus daerah melakukan kaderisasi. Kendati demikian, DPP masih memberikan kelonggaran. Misalnya, Ketua Golkar daerah yang sudah dua periode masih diberi kesempatan menjabatnya pada periode ketiga. “Itu bisa diizinkan untuk periode ketiga apabila dia punya prestasi, prestasinya terukur dalam juklak itu. Misalnya, meningkatkan perolehan kursi DPR, perolehan kursi suara, pilkada,” tutur Nurdin yang merangkap sebagai Ketua Mahkamah Partai itu. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-golkar 

Berita Terkait

IKLAN