Kamis, 20 September 2018 04:22 WIB
pmk

Politik

DPR Dukung Pembentukan Komite Etik KPK untuk Saut Situmorang

Redaktur:

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk Komite Etik untuk Wakil Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang disambut baik oleh anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil. Rencana pembentukan Komite Etik merupakan desakan publik, terutama keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan alumninya yang merasa terhina oleh pernyataan Saut di sebuah acara stasiun televisi beberapa waktu lalu. Menurut Nasir Djamil, hal itu diperlukan agar para pimpinan lembaga antirasuah itu tidak sembarang bicara di depan publik. “KPK ini kan lembaga terhormat dalam pemberantasan korupsi. Ucapan para komisionernya pun akan menjadi perhatian publik. Jadi jika salah berucap bisa berimplikasi buruk, khususnya jika bersifat menuduh pihak tertentu. Jadi saya sambut adanya komite etik atas Saut itu,” tegas Nasir kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (15/6). Dia pun berharap Komite Etik KPK ini bisa menjalankan tugasnya secara profesional. “Komite etik itu kan dibentuk karena ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran etika. Kalau memang patut dihukum maka jangan ragu. Dan jika tidak juga jangan ragu. Jangan sampai diintervensi,” tegasnya. Politisi PKS inipun menuturkan ada sejumlah hukuman yang bisa dijatuhkan ke Saut. “Bisa ringan, yakni 1-3 bukan dilarang tampil di depan publik. Dan bisa berat yakni dibebaskan tugas dari jabatannya selama beberapa bulan,” terangnya. “Jadi intinya dibentuknya komite etik ini harus bisa menjadi efek jera bagi komisioner KPK agar arif dan bijak dalam ucapannya,” pungkas politikus asal Aceh ini menambahkan. Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan pembentukan Komite Etik untuk Saut itu adalah hasil dari rekomendasi Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat(PIPM). “Kami baru terima rekomendasi dari PIPM dua hari yang lalu dan pimpinan sudah tanda tangani semua, yaitu agar Komite Etik dibentuk paling lambat minggu depan,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat (RPD) di Komisi III DPR Jakarta, kemarin (15/6). Menurut Agus, pimpinan KPK tidak akan mencampuri pekerjaan Komite Etik. “Tapi kerjanya Komite tidak bisa kami campuri karena ada orang lain juga yang menjadi ahli independen, meski ada dari KPK juga yang duduk di dalamnya. Jadi mohon dimonitor saja kerja Komite Etik, mudah-mudahan minggu depan bisa dibentuk,” ujar Agus. Pembentukan Komite Etik itu menurut Agus berdasarkan permintaan keterangan kepada Saut maupun ahli komunikasi lain. “Pengawas Internal sudah bertanya bukan hanya ke Pak Saut, tapi juga ahli lain, dan akhirnya diterima bahwa Komite Etik itu harus dibentuk,” ungkap Agus. Sebelumnya, pada Talk Show di TvOne, Benang Merah bertajuk “Harga Sebuah Perkara” pada 5 Mei 2016, Saut menyinggung kader HMI yang terbukti korupsi saat menjadi pejabat negara. Saud mengatakan,” ... karakter integritas bangsa ini sangat rapuh. Orang yang baik di negara ini jadi jahat ketika dia sudah menjabat. Lihat saja tokoh-tokoh politik, itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas...” “Saya selalubilang, kalau di HMI dia minimal ikut LK 1. Lulus itu dia anak-anak mahasiswa, pintar. Tetapi, begitu menjabat, dia jadi jahat, curang...,” kata dia. Atas pernyataannya itu, PB HMI dan KAHMI sudah melaporkan Saut kepada Polri. Penyidik sudah meminta keterangan dari pihak terlapor. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpr-ri 

Berita Terkait

Gagas Dibentuk Komisi Legislasi

News in Depth

Jurus Bamsoet Semangati Parlemen se-ASEAN dengan Pantun

Headline

Komisi III Apresiasi Pengamanan Asian Games

Nasional

DPR: Demokrasi Gagal!

Headline

IKLAN