Alexa Metrics

Bawaslu: Kenaikan Honor Tak Berpengaruh pada NPHD

Bawaslu: Kenaikan Honor Tak Berpengaruh pada NPHD

indopos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengklaim soal kenaikan honor panitia pengawas pemilu tidak memengaruhi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengawasan pilkada lima daerah 2017.

Anggota Bawaslu Lampung Ali Sidik mengatakan, hal tersebut dikarenakan honor pengawas yang ada secara keseluruhan sudah disimulasi merujuk pada surat keputusan (SK) menteri keuangan tentang standar honorarium.

“Tidak ada masalah soal honor panwas yang naik. Karena sudah kami kalkulasikan semuanya mencukupi kok dan tidak mengganggu nilai NPHD yang sudah ada,” jelasnya, kemarin (15/6).

Sayangnya, Ali tak membeber berapa nilai total yang diserap dari masing-masing daerah soal honor pengawas ini. Namun yang jelas jika merujuk kepada SK Menteri Keuangan tersebut, ?untuk level panwas kabupaten, ketua mendapatkan honor Rp6,8 juta perbulan. Sedangkan anggota Rp6 juta. Sementara Panwascam, untuk ketunya Rp1,85 juta kemudian anggotanya sebesar Rp1,6 juta. “Kalaupun ada kekurangan ya paling dari hal lain,” kata dia.

Lantas bagaimana nantinya jika memang ada kekurangan anggaran pengawasan? Dia mengaku hal tersebut bisa dengan adendum. ?Dia menganalogikan misalnya jika di tahun 2017 mendatang, ada di salah satu daerah yang melakukan pilkada ulang, tentunya hal itu butuh anggaran ekstra.

“Nah beda kasus kalau ada pilkada ulang. Itu baru kita usulkan adendum. Soalnya kalau NPHD sudah diteken ini kan tidak bisa dirubah lagi,” jelasnya.

Nantinya, NPHD ini disalurkannya harus diregistrasi terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan setelah itu baru mendaftarkan rekening hibah kemudian masuk doi Dipa Provinsi Lampung dan berubah menjadi APBN. “Ditransfer, baru bisa dicairkan,” kata dia.

Sementara itu, ketua Panwaskab Lampung Barat Ahmad Solih mengatakan, pihaknya berharap NPHD pengawasan pilkada Lambar segera diteken. Menurut dia, pihaknya sudah menyerahkan draf kebutuhan anggaran sesuai dengan hasil penyusunan kebutuhan tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada Pemkab Lambar, sehingga dalam beberapa hari kedepan NPHD tersebut bisa segera ditandatangani oleh kedua belah pihak.

”Jadi kami sudah menemui pihak Dinas PPKAD membahas terkait dengan kebutuhan anggaran tahun 2016 dan 2017. Draf hasil penyusunan anggarannya sudah kami serahkan, jadi mungkin masih ditelaah oleh mereka. namun harapan kami penandatanganan sudah dilakukan,” ungkapnya, kemarin.

Dijelaskannya, pemkab menggelontorkan dana sebesar Rp7,4 miliar untuk Panwaskab dan akan direalisasikan dalam dua tahap yakni tahun 2016 dan 2017. Percepatan proses penandatanganan NPHD dsangat diharapkan pihaknya sehingga tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat tidak terhambat. (abd/rnn/c1/gus)



Apa Pendapatmu?