Pengembang Masih Alami Kendala untuk Bangun Rumah Bersubsidi

 

indopos.co.id – PEMERINTAH terus menggerakkan pembangunan rumah murah atau hunian bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di lapangan masih banyak mengalami kendala. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten Soelaeman Soemawinata.

Soelaeman mengungkapkan, pengembang menghadapi kendala teknis di lapangan misalnya rumah subsidi yang dibangun di masing-masing daerah berbeda-beda luasan dan kualitasnya. ’’Banyak variabel yang berbeda-beda dan ketentuan di daerah tidak sinkron dengan aturan pemerintah pusat,’’ kata Soelaeman.

Dia menyebutkan, di Banten umumnya bangunannya ukuran 22-30 meter persegi, tanah 60-66 meter persegi. Kondisi bangunan sudah finishing sehingga bisa langsung dihuni. Sementara di  Kepulauan Riau (Kepri) tipenya 40/90 tanpa finishing bagian dalam. Lain lagi dengan Bengkulu, bangunannya di-finishing tapi tidak ada carport. Di beberapa daerah ada yang mewajibkan luas kaveling yang dibangun minimal 120 meter persegi bahkan ada yang 200 meter persegi.

Baca Juga :

Kolaborasi Kredivo dan Permata Bank

Karena itu, lanjut Soelaeman, ada beberapa daerah yang tidak menjalankan program perumahan bersubsidi. Di Kalimantan Tengah misalnya, minimal lahan yang dibangun untuk RS luasnya 200 meter persegi. Akibat ketentuan ini pengembang tidak dapat membangun rumah subsidi karena harganya sudah dipatok pemerintah. Selain itu di sejumlah Pemda masih menganggap rumah subsidi sama saja dengan perumahan komersial sehingga pajaknya diberlakukan komersial.

’’Di Kalimantan yang tanahnya gambut tidak memungkinkan dibangun rumah deret seperti rumah subsidi di Banten. Rumah harus dibangun tunggal dengan konstruksi memadahi.  Harus ada pemahaman yang sama antara pusat dengan daerah.  Semua harus sinkron mencakup soal teknis, pembiayaan, hingga perpajakannya,’’ imbuhnya.

Baca Juga :

Untuk mensukseskan program ini, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah pusat dan daerah yang berkesinambungan. Salah satunya, pemerintah pusat dan daerah harus selalu melakukan pengawasan pada perusahaan penyedia listrik.

’’Selain itu, pihak perbankan juga harus meningkatkan kordinasinya dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan bahwa rumah subsidi diterserap dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang membuat miris, masih banyak pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah tidak paham dengan program sejuta rumah,’’ tandasnya.

Ketua DPD REI Jawa Timur Paulus Totok Lusida menambahkan, agar program sejuta rumah bisa terealisasi dengan baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih seirama, khususnya dalam mempermudah pengembang terutama dalam soal perizinan. Ia mencontohkan Surabaya, yang telah mempermudah perizinan. ’’Sekarang sedang dilakukan uji coba pada 12 proyek pengembang di Surabaya, mulai dari dua tahun hingga sedang diupayakan tiga bulan saja,’’ tukasnya.

Totok menjelaskan, Surabaya sudah memiliki rencana detil tata ruang (RDTR), sehingga tidak diperlukan lagi izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. ’’Dengan izin yang singkat pengembang bisa dengan leluasa membangun terutama rumah bagi masyarakat menengah ke bawah,’’ pungkasnya. (dew)


loading...

Komentar telah ditutup.