Politik

Fahri Hamzah Ajukan 41 Alat Bukti

Redaktur:
Fahri Hamzah Ajukan 41 Alat Bukti - Politik

Indopos.co.id-Perseteruan Fahri Hamzah melawan DPP PKS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terus berlanjut. Dalam persidangan lanjutan, tim kuasa hukum Fahri mengajukan 41 alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya bahwa pemecatan terhadap dirinya tidaklah sah. Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, menjelaskan bukti-bukti tersebut di antaranya adalah notulensi pribadi Fahri Hamzah dengan kepengurusan baru PKS, seperti Salim Segaf Al Jufri, Hidayat Nurwahid, dan M Sohibul Iman pada 10 Oktober 2015. Di situ Sohibul Imam meminta Fahri terus bekerja dan menegaskan tidak ada pergantian pimpinan DPR RI dan MPR RI yang berasal dari PKS. "Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terhadap prestasi dan kinerja Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR RI," ujar Mujahid, usai persidangan, di PN Jakarta Selatan, kemarin (29/6). Kedua, ajakan pertemuan pribadi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri kepada Fahri melalui WhatsApp, mulai pertemuan tanggal 1 Desember 2015, 11 Desember 2015, dan 16 Desember 2016. "Ajakan pribadi dan pertemuan pribadi implikasinya bersifat pribadi, sangat disayangkan pertemuan pribadi di kemudian hari diklaim sebagai pertemuan formal atas nama institusi," jelasnya. Lalu ada dokumen draft surat pengunduran diri Fahri Hamzah yang berasal dari Salim Segaf Al Jufri yang diserahkan oleh Sumandjaja Rukmandis, yang dinilai sebagai jebakan kepada Fahri. Yakni agar seolah-olah surat itu dibuat sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Penolakan Fahri Hamzah untuk menandatangani surat pengunduran diri inilah yang menjadi alasan utama kemudian Fahri Hamzah disidang, namun dengan berbagai delik pelangaran baru yang dipaksakan. Ada juga surat Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan belum adanya pengesahan atau pencatatan komposisi Majelis Tahkim pada Kementerian Hukum dan HAM sejak pertama Fahri dipanggil hingga dikeluarkannya putusan pemecatan. Dalam Putusan Majelis Tahkim mengakui bahwa surat pengajuan komposisi Majelis Tahkim diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 10 Maret 2016. "Berdasarkan bukti bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa permintaan mundur pertama kepada FH yang selanjutnya berujung pemecatan tidak dihasilkan melalui mekanisme syuro atau rapat pengambilan keputusan," beber Mujahid. (dil)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.