Politik

Biaya Pilkada Kebanyakan untuk Mahar ke Partai Politik

Redaktur:
Biaya Pilkada Kebanyakan untuk Mahar ke Partai Politik - Politik

Indopos.co.id-Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  membeberkan telah melakukan wawancara terhadap 286 kepala daerah yang kalah saat maju di Pilkada 2015 lalu.  Hasilnya, cukup mencengangkan. Para incumbent yang kalah ini mengaku biaya terbesar dikeluarkan adalah biaya mahar ke parpol. “Sebelum kampanye mereka mengeluarkan biaya mahar politik, sesudah kampanye mereka mengeluarkan biaya saksi di TPS,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat menggelar jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin (29/6). Hadir dalam jumpa pers adalah Komisioner KPU Ida Budhiati, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Sebagai contoh, untuk biaya saksi saja sudah mencapai miliaran rupiah. "Biaya pilkada di luar kampanye biaya saksi bisa mencapai Rp 2 miliar untuk tingkat kabupaten," ujar Pahala menirukan pernyataan salah satu respondennya. Namun dia tak mengungkap kisaran besaran mahar yang diberikan respondennya kepada parpol pengusung. Hanya saja besarnya mahar calon yang meminang partai dan yang dipinang berbeda. "Biaya terbesar adalah mahar partai yang dihitung berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Biaya yang dikeluarkan sangat berbeda antara paslon yang dipinang partai, atau paslon yang meminang partai," jelasnya. Untuk memenuhi pendanaan itu, maka sejumlah kepala daerah pun mengaku membutuhkan bantuan donasi dari pengusaha. Alhasil, sebagian besar donatur itu pun menuntut adanya balas jasa. Hasilnya, diketahui bahwa motifnya mulai dari agar dimudahkan saat mengajukan perizinan hingga keamanan dalam menjalankan bisnis. Terkait dana kampanye, beberapa responden mengaku tak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPUD. "Itu 20 persen tidak melaporkan LPPDK. (Atau) ada biaya-biaya lain yang nilainya signifikan besar tapi tidak dimasukkan dalam LPPDK," tutur Pahala. KPK kemudian merekomendasikan kepada KPU agar definisi biaya kampanye diperluas. Misalnya saja juga dimasukkan mengenai biaya mahar sebelum kampanye dan biaya saksi pasca kampanye. "Untuk Bawaslu, Pawaslu dan Panwaslu, memperkuat peran pengawas saat pilkada berjalan sehingga pengawasan TPS dari Bawaslu itu efektif, dan tidak perlu mengeluarkan biaya saksi calonnya," ujar Pahala. Menanggapi permintaan KPK itu, Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, KPU harus mencari norma induk yang dapat mengatur hal tersebut. "Kalau mau ditafsirkan lebih luas, kami harus mencari norma induk yang kemudian bisa menjadi rujukan KPU untuk memperluas pengaturan terkait laporan dana kampanye tidak hanya mencakup tahapan kampanye saja termasuk pra dan pasca," ujar Ida. Sementara itu di tempat berbeda, anggota Komisi II DPR Yandri Susanto yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional menyebut soal mahar itu perlu diperjelas lagi peruntukannya. Sebab ada calon yang setor ke parpol di awal pencalonan tapi bukan 'mahar', melainkan sumbangan untuk kampanye. "Kalau mahar politik yang uangnya untuk kepentingan pengurus parpol itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sosialisasikan calon, kampanye calon, yang benefitnya ke calon nggak masalah," ucapnya, kemarin. (dil)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.