Demokrat Pecat I Putu Sudiartana

Indopos.co.id-Partai Demokrat akhirnya mengambil langkah tegas memecat anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, partai berlambang mercy tidak mau terjebak dalam pencitraan politik. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan ultimatum.

“Terhadap dugaan hukum yang dilakukan oleh saudara Putu, kader PD (Partai Demokrat, red), sesuai pakta integritas yang berlaku di jajaran partai, yang bersangkutan akan mendapat sanksi organisasi tegas berupa pemberhentian dari segala jabatan yang disandang. PD tidak goyah dalam pemberantasan korupsi,” papar Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kepada wartawaan, Jumat (1/7).

Amir menyampaikan, kasus hukum yang melibatkan I Putu Sudiartana dilakukan atas dasar kepentingan pribadi yang bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan kepentingan Partai Demokrat.

Amir akhirnya mendukung KPK menindak tegas siapapun yang terlibat dalam OTT itu, sekalipun berasal dari Partai Demokrat, dengan tetap menjunjung azas pelaksanaan penegakan hukum, penyidikan, penuntutan, pemutusan tuntutan secara obyektif dan seadil-adilnya.

Menurut Pakar Pakar Hukum Tatanegara, Irmanputra Sidin, sikap Partai Demokrat langsung memecat I Putu Sudiartana menunjukkan bila partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mau lagi terjebak dengan pencitraan politik. Sikap ini harus dianggap sikap kritis terhadap penegakan hukum dan konstitusi.

“Bukan karena begitu tersebar kabar bahwa kader Partai Demokrat tertangkap maka demi menjaga citra partai maka yang bersangkutan langsung dipecat tanpa verifikasi dan perlindungan konstitusional terhadap yang bersangkutan,” ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (1/7).

Karena lanjutnya, bagaimanapun setiap partai punya tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti amanat UUD 1945. Sehingga anggota partai yang tersangkut masalah hukum tidak boleh serta merta begitu saja langsung dianggap ‘sampah’ oleh partai tanpa sikap kritis dan perlindungan partai atas penegakan hukum tersebut.

“Namun di sisi lain KPK pun harus dihargai atas penegakan hukum yang dilakukannya guna memberantas korupsi di Indonesia. Bagaimananpun suap menyuap adalah tindakan yang merusak sendi-sendi bernegara kita,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, menambahkan, masyarakat masih lebih percaya kepada KPK dibandingkan partai politik. Oleh karena itu, Partai Demokrat untuk tidak bersikap yang akan timbulkan perspektif negatif dari publik atas kasus I Putu Sudiartana.

“Kalau ada kesan membela kader yang terjerat korupsi akan menimbulkan persepsi negatif publik kepada Partai Demokrat,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (1/7). (aen)

 

Komentar telah ditutup.