Tangsel Evaluasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

TANGSEL, indopos.co.id – Setelah berakhirnya masa uji coba kantong plastik berbayar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut dan menunggu payung hukum.

Kabid Perindustrian pada Disperindag Kota Tangsel Ferry Payacun mengatakan, bahwa uji coba sudah dilakukan selama tiga bulan terakhir. ”Kami lakukan pemantauan di lapangan. Sampai menunggu payung hukum yang lebih mengikat dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya,” kata Fery, kemarin.

Baca Juga :

Kepri Gelar Doa untuk Bangsa

Dijelaskan Fery, terkait kebijakan kantong plastik berbayar, pihaknya akan melakukan evaluasi selama dua bulan kedepan.Untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut bermanfaat untuk pengurangan kantong plastik.

Menurutnya, apabila nantinya pemerintah pusat mengeluarkan payung hukum yang mengikat atas aturan tersebut, maka pihaknya mengharapkan ada kejelasan aturan. Misalnya, apabila berbayar maka dikemanakan uang yang dikenakan kepada konsumen.”Nantinya harus diperjelas dengan regulasi dari pusat,”ujarnya.

Baca Juga :

Pemkot Surabaya Bangun Buffer Zone di Benowo

Jika tidak ada payung hukum, kata Fery,pihaknya juga meminta seluruh ritel menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. ”Kalau tidak jadi diterapkan sebaiknya diwajibkan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan,” katanya.

Diketahui kantong plastik berbayar diuji coba pada 21 Februari 2016 sampai dengan 31 Mei 2016. Terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 kantong plastik di pusat perbelanjaan kini kembali digratiskan.

Baca Juga :

110 Pulau Baru di NTB Ditemukan

Sementara itu Humas Komunitas Diet Plastik Dithi Sofia mengatakan, pihaknya tetap mendukung kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Termasuk Kota Tangsel yang menjadi salah satu Kota percontohan penerapannya.

Untuk itu kata Dithi, pihaknya mendorong kepada Pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi terkait kebijakan tersebut paska berakhirnya masa percobaan kantong berbayar. ”Berdasarkan riset kami ada pengurangan yang signifikan dengan kebijakan tersebut.Nantinya akan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mneteri KLH,”ujarnya.

Dikatakan Dithi, pihaknya melakukan observasi kepada dari 535 konsumen. Dari jumlah itu, sebanyak 356 konsumen lebih memilih membawa kantong belanja sendiri daripada harus membayar. Sedangkan 316 konsumen lainnya mengatakan lebih memilih dilarang penggunaannya karena pengenaan harga yang terlalu murah. ”Hasil riset tersebut membuktikan kantong plastik berbayar didukung masyarakat,” ucapnya. (yer)


loading...

Komentar telah ditutup.