Alexa Metrics

Tolak Kebijakan Network Sharing, Sikap Telkomsel Dipertanyakan

Tolak Kebijakan Network Sharing, Sikap Telkomsel Dipertanyakan

JAKARTA – Sikap Telkomsel yang menolak kebijakan Network Sharing dipertanyakan. Pasalnya kebijakan yang didasari payung hukum peraturan pemerintah itu sudah melibatkan seluruh (stakeholder). Kebijakan tidak mungkin begitu saja lahir.

“Menurut kami Pemerintah atau Kominfo sebagai kementerian yang berkaitan pastinya melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan Newtwork Sharing,“ ujar Al Akbar Rahmadillah Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA).

Menurut Akbar, disksui-diskusi untuk membahas tentang network sharing sudah berlangsung lama. Berbagai macam Forum Group Discussion (FGD) tentang “Percepatan pita lebar Indonesia yang efisien melalui kebijakan network sharing sangat sering dilakukan.

“Saya sangat yakin kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat paham apa yang harus di lakukan. Banyak pembahasan soal ini melibatkan tiga operator besar Telkomsel, Indosat maupun XL,” tambahnya.

Oleh karena itu statment dari beberapa pengamat di media yang menilai pihak Telkom dan Telkomsel tidak dilibatkan menurut kami itu tidak logis. Akbar menuturkan kebijakan network sharing dengan sharing perangkat BTS akan sangat menghemat belanja BTS, sehingga akan mengurangi import.

Sedangkan alokasi spektrum frekuensi masing-masing operator sama sekali tidak berubah. Jumlah biaya BHP-Frekuensi yang di bayarkan tidak berubah. Jadi, kebijakan network sharing tidak akan mengubah dan tidak akan mengurangi kewajiban PNBP dari setiap operator yang melakukan sharing.

“Justru negara di untungkan dengan banyak hal seperti percepatan pitalebar untuk bisa sediakan akses internet di seluruh wilayah NKRI, Hemat devisa, kurangi defisit neraca perdagangan dan mempercepat realisasi kartu Indonesia sehat dan (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” katanya.

Menurut Akbar, pihaknya tetap mendorong presiden Jokowi untuk terus membesarkan Telkom yang tidak lain adalah BUMN, Telkom adalah sebagai penyelengara backbone nasional. Ini selaras dengan cita-cita pemerintah yaitu terretory cyber indonesia, untuk memajukan E-Commerce Indonesia. Inilah yang dibutuhkan masyarakat karena peran Telkomsel sSebagai TOL bradband Indonesia.

“Perekat NKRI Online, penghubung semua operator agar bisa memantau operator lainnya demi kedaulatan bangsa, dan yang terakhir pastinya Telkom akan mendapatkan revenue yang lebih dari trafik transit interkoneksi,” katanya.

Sekedar informasi beberapa waktu lalu Telkomsel — justru mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi soal aturan network sharing.

“Kita gak tahu detail soal perubahan PP Telekomunikasi soal Network Sharing, karena Telkomsel tak pernah dilibatkan. Cuma dengar-dengar saja dari media jika ada perubahan, tapi gak tahu isinya apa,” ujar Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah saat buka puasa bersama dengan media, Senin (27/6/2016).

Aturan main soal network sharing sendiri dibahas dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2000 tentang Telekomunikasi yang mengatur masalah frekuensi dan orbit satelit. Aturan ini kabarnya sudah sampai di Sekretariat Kabinet untuk mengantre sebelum diteken Presiden Joko Widodo. (adn)



Apa Pendapatmu?