Alexa Metrics

BPK Soroti Kelemahan Pendataan Aset DKI

BPK Soroti Kelemahan Pendataan Aset DKI

indopos.co.id – Sorotan terhadap skandal penjualan lahan di Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat semakin meruncing. Hal ini setelah ditemukannya fotokopi yang diduga kuat dokumen pengikatan jual beli lahan itu sebelum dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Data itu diperoleh Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. Dia menyebutkan, lahan tersebut diketahui sudah berpindah kepemilikan pada 27 Agustus 2008 silam.

Dalam fotokopi dokumen itu, lahan itu dibeli seorang pengusaha bernama Matroji HS.

Lahan yang dijual itu terbagi dalam tujuh girik, yakni Girik C No 148 Persil 91 seluas 51.140 meter persegi atas nama Thio Tjoe Nio, Girik C No 1619 Persil 60 seluas 3.940 meter persegi atas nama Mugeni bin Muhamad, dan Girik C No 924 Persil 76 seluas 43.130 meter persegi, Persil 76 b seluas 1.110 meter persegi, Persil 80 seluas 5.210 meter persegi, Persil 80 seluas 1.100 meter persegi atas nama Oei Pek Liang.

Selain itu, adapula Girik C No 1168 Persil 83b seluas 2.660 meter persegi atas nama Iskandar bin Ahyar, Girik C No 1312 Persil 83a seluas 2.660 meter persegi atas nama Ahyar bin Asadm Girik C No 1333 Persil 82a seluas 1.200 meter persegi atas nama Ayani bin Ahyar dan Girik C No 1204 Persil 82 seluas 2.000 meter persegi atas nama Oei Eng Nio.

”Untuk mendapatkan lahan tersebut, di depan notaris Sukawaty Sumadi dan saksi M Napis serta Yakub M, Matroji membelinya dengan harga Rp 300 ribu per meter persegi,” kata Amir, kemarin (18/7). Kedua belah pihak pun sepakat pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.

Pasalnya kondisi lahan beberapa bagian diantaranya dikuasai Dinas Pertanian DKI Jakarta. ”Dalam Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, disebutkan penjual menjamin bahwa dia merupakan satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut, dan menjamin bahwa tanah itu tidak dalam kondisi digadaikan, atau dijaminkan,” terang Amir juga.

Setelah jual beli rampung dan seluruh girik berpindah tangan menjadi milik Matroji, diduga belakangan pemilik lahan sebelumnya yakni Toeti NZ Soekarno melapor ke Polres Metro Jakarta Barat, bahwa dia telah kehilangan surat-surat tanah asli yang berlokasi di Kelurahan Cengkareng Barat.

”Kami duga lahan itu lantas dibuatkan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Barat untuk dijual kepada Dinas Perumahan dan Bangunan Gedung DKI seharga Rp 668 miliar,” ujar Amir lagi.

Seperti terungkap kemudian, Toeti menjual lahan itu kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta senilai Rp 668 miliar. Matroji yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kasus itu ke Bareskrim Mabes Polri.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan DKI Jakarta 2015, tidak menyatakan siapa pemilik sah lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Laporan BPK lebih dititikberatkan pada adanya saling klaim kepemilikan lahan antara Toeti Noeziar Soekarno dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP). Dalam laporannya, BPK menyatakan, lahan yang diklaim Toeti telah dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI dengan dana sekitar Rp 668 miliar, atau setara 99,79 persen dari anggaran tersedia yang diketahui mencapai sekitar Rp 669 miliar.

Lahannya diketahui memiliki luas 46.913 meter persegi. Sementara, DKPKP mencatatkan lahan itu sebagai aset mereka per 31 Desember 2015 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Kepala Humas dan Kerja Sama Luar Negeri BPK RI, Yudi Ramdan, menyatakan temuan kasus penjualan tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Barat menyimpulkan adanya proses pencatatan aset tanah yang kurang rapi di pemerintahan Ibu Kota tersebut.

”Karena ada duplikasi (saling klaim Toeti dan DKPKP) dan proses pengeluaran uang (dari Dinas Perumahan ke Toeti),” kata Yudi. Berdasarkan LHP BPK, sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016. ”BPK hanya menjelaskan kronologis berdasarkan fakta-fakta. Tentunya harus didalami. Didalaminya dengan diturunkannya tim utk memastikan kenapa kasus ini (pembelian lahan milik sendiri) terjadi,” ujar Yudi. (wok)



Apa Pendapatmu?