Kontrak Diputus, Sampah DKI bakal Menimbulkan Masalah Baru

indopos.co.id – Dampak pemutusan kontrak kerjasama PT Godang Tua Jaya selaku pengelola di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, oleh Pemprov DKI Jakarta ditaksir bakal menimbulkan masalah baru. Sebab, pengolahan sampah warga Jakarta sebanyak 7000 ton per hari akan terhenti.

”Kalau kontrak sudah diputus secara otomatis kami berhenti mengolah sampah DKI di TPST Bantargebang,” kata Direktur PT Godang Tua Jaya, Douglas Manurung, kepada indopos.co.id, Selasa (19/7) kemarin. Douglas mengakui, sekarang ini sampah warga Jakarta mencapai 7000 ton per hari untuk di buang ke TPST Bantargebang. Dan bila tidak dikelola maka sampah tersebut diperkirakan akan bertumpuk. ”Kalau dampaknya kita serahkan ke pihak DKI Jakarta, kami tidak bisa komentar,” jelasnya.

Baca Juga :

Jakarta Butuh Tempat Pembuangan Sampah

Terkait tenaga kerja dibawah GTJ, diakui Douglas tetap akan berhenti. Karena seluruh pegawai itu sudah tidak bisa bekerja, lantaran kontrak kerjasama diputus oleh DKI. ”Ada ratusan tenaga kerja yang ikut di kami, jadi setelah surat itu resmi kami terima, pastinya akan berhenti,” imbuhnya yang mengaku tak menghafal jumlah detail pegawainya.

Hanya saja, Douglas mengaku, sampai sekarang pihaknya belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI Jakarta. ”Sampai sekarang kami belum menerima surat pemutusan kontrak oleh DKI,” kata Douglas. Menyangkut siapa yang akan melakukan pengelolaan sampah nantinya, kata Douglas masalah diserahkan ke Pemprov DKI. Sebab, ada ratusan pegawai yang sejak penghentian itu tidak akan bekerja kembali. ”Kalau sudah diputus kontrak yah kami sudah tak berhak mengelola,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Douglas, pihaknya belum ada pembahasan soal melakukan gugatan kepada Pemprov DKI. Dia mengaku, baru akan melakukan kordinasi ke kuasa hukum usai menerima surat penghentian kontrak. ”Nanti saja soal gugatan, kan sekarang saya belum terima surat resminya,” jelasnya. Douglas menjelaskan, hingga sekarang listrik yang dihasilkan sudah mencapai 3 megawatt. Padahal, klaim dia, jauh sebelumnya listrik yang dihasilkan sudah mencapai 10 megawatt.

”Tapi volume sampahnya malah naik terus, jadi tidak bisa konsisten metan yang dihasilkan,”jelasnya. Douglas mengaku, atas pemutusan kontrak ini berarti lahan milik Godang Tua Jaya yang ada di TPST Bantargebang akan dikaji ulang, apakah diberikan ke DKI, atau tidak. Sebab, dalam perjanjian kontrak awal Desember 2008 lalu, PT Godang Tua Jaya berhak mengelola TPST Bantargebang hingga 2023.

Baca Juga :

”Jadi lahan kami 10 hektar belum bisa dikatakan menjadi milik DKI. Karena kami akan pelajari lagi kontraknya,” jelasnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Selasa (19/7) kemarin telah mengeluarkan surat keputusan pemutusan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya. Surat itu berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan ditandatangani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. ”Iyah benar,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji, kepada indopos.co.id, Selasa (19/7).

Seperti diketahui, sebelum keluarnya surat pemutusan kontrak, pihak GTJ telah memperoleh SP-1 pada 25 September 2015. Surat itu ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kadis Kebersihan DKI Ali Maulana. Dalam SP 1 tersebut, Pemprov DKI memberikan waktu kepada pengelola sampah DKI untuk membenahi sejumlah komitmen yang dianggap menyalahi kesepakatan dalam 60 hari kerja. GTJ dituding melanggar dalam membenahi sistem gasifikasi sampah dan landfill gas.

Kemudian pada 30 Oktober 2015, GTJ memberi tanggapan terhadap tudingan tersebut ke DKI. Kemudian pada 27 November 2015, GTJ justru mendapat SP-2 dari DKI. Surat itu, ditandatangani oleh Kadinsih DKI Jakarta, Isnawa Adji. Saat menerima SP-2 itu pun, pihak GTJ telah memberi tanggapannya lewat pengacara mereka, Yusril Ihza Mahendra. Dan terakhir, pemberian SP 3 itu terjadi pada Selasa 21 Juni 2016 lalu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji. (dny)


loading...

Komentar telah ditutup.