Pencegahan Bos Panin Diperpanjang

Indopos.co.id-Masa pencegahan ke luar negeri terhadap Mukmin Ali Gunawan, bos Panin Group akhirnya diperpanjang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini diketahui setelah penyidik mengajukan perpanjangan kepada Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM belum lama ini.  “Seingat saya sudah dimohonkan perpanjangan (pencegahan kepergian ke luar negeri, Red),” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di Kejagung, Rabu (20/7).

Sesuai Undang-Undang Keimigrasian, pencegahan berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan. ?Pencegahan saksi ini dimaksudkan untuk memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

Baca Juga :

Masa pencegahan pertama Mukmin Ali Gunawan sendiri akan berakhir Juli ini. Dia dicegah untuk enam bulan pertama, sejak Februari 2016.  Pencegahan ini terkait dengan penyidikan kasus pembelian hak tagih (cessie) PT Adyesta Ciptatama oleh Victoria Securities International Corporation (VSIC) atau biasa disebut kasus Victoria, 2003.

Kendati masa pencegahan diperpanjang, Arminsyah belum dapat memastikan akan ada perubahan status Presiden Komisaris Bank Panin itu dari saksi menjadi tersangka. “Saya rasa masih penjelasan sebelumnya, belum ada perubahan,” tandasnya.

Baca Juga :

Selain Mukmin, Kejagung juga sudah mencegah mantan Direktur PT VSIC Lislilia Djamin, Direktur PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) Rita Rosela, Komisaris PT VSI Suzanna Tanojo dan Direktur VSI Aldo.

Mereka dicegah sejak 13 Agustus 2015. Namun, khusus untuk Rita dan Suzana tidak diperpanjang, sebab sudah keburu ke luar negeri saat pencegahan enam bulan pertama, Februari 2016.

Baca Juga :

Prioritaskan Pengujian UU Cipta Kerja

Ditambahkan Arminsyah, perkembangan perkara tersebut masih menunggu kehadiran Harianto Tanuwidjaja, Bagian Analisis Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Keterangan Harianto ini sangat penting.

“Tapi dia tidak pernah memenuhi panggilan. Kita terus cari yang bersangkutan,” jelasnya.

Ketua Tim Penyidik Firdaus Dewilmar, yang kini menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sempat mengatakan, penetapan tersangka belum dilakukan lantaran masih dicari benang merah terkait perkara tersebut.

Perkara cessie milik PT VSIC diduga melibatkan BPPN. Saat itu Kepala BPPN adalah Syarifuddin Tumenggung. Diduga ada dugaan kongkalikong pembatalan hasil lelang yang dimenangkan PT First Capital kemudian dimenangkan PT VSIC.

Perkara ini bermula saat PT Adyaesta Ciptatama (AC) meminjam kredit ke Bank BTN, untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare (ha). Bank BTN, lalu mengucurkan kredit sekitar Rp469 miliar, dengan jaminan sertifikat tanah seluas 1.200 ha. Masalah muncul, ketika krisis moneter (Krismon) terjadi, BTN pun tak urung menjadi salah satu bank masuk program penyehatan BPPN.

Badan ini, selanjutnya melelang kredit-kredit tertunggak termasuk aset PT AC berupa tanah 1.200 ha. ?Lelang digelar, PT First Capital ?sebagai pemenang dengan nilai Rp 69 miliar, tapi First Capital belakangan membatalkan pembelian dengan dalih dokumen tidak lengkap.

Kemudian, BPPN melakukan program penjualan aset kredit IV (PPAK IV), 8 Juli 2003 hingga 6 Agustus 2003 dan dimenangkan oleh PT VSIC dengan harga yang lebih murah, yakni Rp 26 miliar. PT AC telah mencoba menawar pelunasan kepada Victoria dengan harga di atas penawaran BPPN yakni, Rp 266 miliar. Tapi VSIC menaikkan harga secara tidak rasional sebesar Rp 1,9 triliun. (ydh)?

 

Komentar telah ditutup.