KemenPANRB Larang ASN Main Game Terutama Pokemon GO

indopos.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara resmi mengeluarkan surat edaran tentang larangan main game virtual berbasis GPS sejenis Pokemon Go, dan lainnya.

Dalam Surat Edaran MenPANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, MenPAN-RB secara tegas memberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.

Baca Juga :

Pokemon Go Tak Berlaku di Ponsel Lama

SE MenPAN-RB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat MenPAN-RB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden.

Menanggapi hal ini, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengaku menekankan kepada seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemprov Lampung agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan aturan yang berlaku.“Dimana yang jelas lah Aparatur Sipil Negara ini kan digaji APBD yang merupakan uang rakyat, untuk bertugas selama jam tugasnya. Seyogyanya pada jam kerja ya melakukan tugas dan fungsinya secara benar,” kata dia, Kamis (21/7).

Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini mengatakan, mengarahkan kepada Inpektorat selaku pengawasan internal di lingkungan PNS, untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada ketika memang terjadi hal-hal yang menyangkut kedisiplinan.

“Memang kita arahkan seperti itu. Dan bukan hanya Pokemon go saja ya akan tetapi semua game yang memang itu dilakukan sewaktu jam kerja. Tapi, apa iya disini (Pemprov) ada pikachu nya ya? Saya juga belum download lho,” candanya.

Baca Juga :

Games Pokemon GO Mengalami Penurunan

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Lampung Zamzani Yasin mengatakan memang hal itu perlu penekanan. Dimana berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

”Tentu ada punishment terhadap hal ini. Yang paling bisa dilihat secara langsung kan tunjangan kinerja bisa dipotong. Kemudian, juga kan disini juga ada punishment berjenjang dari sanksi teguran sampai penundaan gaji dan penundaan pangkat,” kata dia. (abd/adi)

Komentar telah ditutup.