NasDem Tuding IDI Gertak Pemerintah

JAKARTA, indopos.co.id – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menganggap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanya menggertak pemerintah. Hal itu soal sikap penolakan perkumpulan profesi yang bergerak di bidang kesehatan itu menolak melakukan dan memberikan vaksinasi ulang terhadap korban vaksin palsu.

“Sikap IDI sama saja dengan menggertak pemerintah,” ungkap Irma Suryani Chaniago, Ketua DPP NasDem kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (22/7).

Tugas IDI itu, sambung Ketua Fraksi NasDem DPR RI tersebut, bukan sekedar melindungi anggotanya. Namun, seharusnya memberikan ‘punishment’ pada anggotanya yang melakukan kesalahan fatal.

Menurutnya, langkah yang ditetapkan oleh IDI tersebut sama saja tidak mau melakukan koreksi. “Jangan defensif dong. Masa mengancam pemerintah. Harusnya bijak IDI itu,” tukas anggota Komisi IX DPR RI itu.

Baca Juga :

Pandangan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Amelia Anggraini. Dia mengatakan, apabila alasan IDI tolak terlibat vaksin ulang karena menilai perkara vaksin palsu ini memojokkan profesi dokter dan dokter juga bukanlah malaikat.

“Tidak bijak, dokter bukan malaikat, mereka manusia biasa yang bisa saja salah. Kalaupun ada tenaga kesehatan yang terlibat, itu kan oknum. Bukan profesi yang diharus disalahkan,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (22/7).

Baca Juga :

Soal Pilkada, NasDem Surabaya Kecewa Sikap DPP

Legislator dari dapil Jawa Tengah VII itu menegaskan, dalam kasus vaksin palsu kalau terdapat oknum tenaga kesehatan yang terlibat berdasarkan fakta, penyidikan dan dinyatakan bersalah. Maka, dia harus dikenakan sanksi berat karena melanggar sumpah profesinya.

Diketahui, ID menolak melakukan imunisasi kepada anak menyusul adanya kasus vaksin palsu. IDI menilai perkara ini memojokkan profesi dokter. Terkait dari 23 tersangka kasus tersebut, memang beberapa di antaranya merupakan dokter. Bahkan, Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek menyebut kasus vaksin palsu merupakan tindak kriminal yang bukan mengatasnamakan profesi. (aen)


loading...

Komentar telah ditutup.