Dihentikan Sementara, Proyek Reklamasi Lampung Terus Diselidiki

indopos.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait perizinan Reklamasi Teluk Lampung yang ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung, Herman HN.
“Ini masih terus dikaji dan dievaluasi,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah saat dihubungi, Sabtu (23/7).
Menurut, pihaknya tidak terpengaruh dengan penghentian sementara proyek reklamasi oleh pemerintah setempat. ?Ini dibuktikan dengan kehadiran tim penyelidik di Bandar Lampung. ?”Saat ini, tim masih di sana dan bekerja melakukan penyelidikan,” tegasnya.
Bahkan, lanjut mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) ini, penyelidik juga tengah mengkaji soal izin reklamasi Teluk Lampung, apakah termasuk kebijakan pemerintah daerah atau tidak.
?”Kita evaluasi, apakah itu termasuk kebijakan yang seperti dikatakan presiden atau tidak,” lanjut Armin, seakan tak menutup kemungkinan kasus bisa meningkat ke penyidikan, bila ditemukan bukti yang kuat.
Sebelumnya, Kejagung telah mengirim tim penyelidiknya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Ini dimaksudkan mengorek keterangan berbagai pihak mulai dari pejabat Pemkot yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amrullah, Kabag Pemerintahan Syahriwansyah, dan Kepala Bappeda yang merupakan mantan Kadis PU Kota, Ibrahim termasuk Walikota Lampung Herman HN.
Dalam proses izin reklamasi tersebut, Pemkot Bandar Lampung menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi, sedangkan izin sendiri ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN.
Beberapa diantaranya seperti Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 790/I.01/HK/2015 tertanggal 14 Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras, kepada PT. Teluk Wisata Lampung.
Lalu di bulan Agustus ada Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit, kepada PT. Teluk Wisata Lampung.?
Tak sampai disitu, bulan September juga ada Keputusan Walikota Bandar Lampung no. 887/I.01/HK/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal izin lokasi reklamasi di Way Lunik kepada PT Bangun Lampung Semesta dan Keputusan Walikota Bandar Lampung no. 842/III.24/HK/2015 tanggal 9 September 2015 perihal izin reklamasi di Pantai Jl. Yos Sudarso kepada PT. Bangun Lampung Semesta.
Dan di bulan Febuari 2016 ada Keputusan Walikota Bandar Lampung no.308/I.01/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal izin reklamasi di kawasan pelabuhan, pergudangan dan jasa di Way Lunik kepada perseorangan Drs. Ronny Lihawa, M.Si. (ydh)?

Komentar telah ditutup.