Alexa Metrics

4 Pengusaha Terancam Pidana

4 Pengusaha Terancam Pidana

indopos.co.id – Pemko Batam melalui Tim 9 berencana melaporkan pengusaha dari empat perusahaan yang melakukan reklamasi di Batam. Keempat perusahaan tersebut dinilai menyalahi aturan dan melakukan pelanggaran berat dalam aktivitas penimbunan pantai.

Sekretaris Tim 9 yang juga Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo, mengatakan langkah hukum tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Menurutnya, Rudi meminta Tim 9 tegas dalam menangani kasus reklamasi di Batam.

“Pak Wali minta ada skala prioritas untuk hukuman pidana. Ada empat perusahaan diarahkan ke penegak hukum,” kata Dendi usai rapat bersama Tim 9 di Kantor Wali Kota Batam, Senin (25/7).

Dendi menyebutkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan keempat perusahaan tersebut beragam. Tiga di antaranya diduga melakukan reklamasi tanpa izin. Tak hanya itu, aktivitas reklamasi ilegal ketiga perusahaan itu juga merusak lingkungan dan ekosistem pantai.

Sementara satu perusahaan lainnya dinilai merusak lingkungan karena mengeruk tanah di area hutan lindung untuk menimbun pantai. Melihat indikasi pelanggaran tersebut, Dendi mengatakan keempat perusahaan itu layak dipidanakan.

“Pelanggaranya sangat berat, makanya kita pidanakan. Secepatnya kita akan berkoordinasi dengan Polresta Barelang dan Dirkrimsus Polda Kepri,” kata Dendi.

Sayangnya, Dendi enggan menyebut nama-nama pengusaha maupun empat perusahaan tersebut. Meski begitu, Dendi membocorkan lokasi aktivitas reklamasi yang akan dibawa ke meja hijau itu.

Dendi merinci, empat perusahaan reklamasi yang akan dipidanakan tersebut terdiri dari dua perusahaan yang menimbun area pantai di kawasan Bengkong, satu perusahaan yang mereklamasi Pulau Janda Berhias, dan satu perusahaan yang menimbun pantai di kawasan Batamcenter.

Khusus untuk perusahaan reklamasi di Batamcenter itu, Dendi menyebut kasusnya terkait dengan lahan di Baloi Kolam. Menurutnya, perusahaan tersebut melakukan dua pelanggaran, yakni merusak lingkungan dan menjarah kawasan hutan lindung.

“Status lahan Baloi Kolam itu masih hutan lindung. Mereka menggunakan tanah dari sana untuk mereklamasi pantai di Batamcenter,” katanya.

Dendi mengatakan, Tim 9 Pemko Batam juga meminta masukan dari sejumlah pakar dari IPB, Undip, beberapa universitas di Batam, serta pihak lainnya. Kesimpulannya, para akademisi itu meminta Tim 9 meninjau kembali pelaksanaan Perwako Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tata Cara Reklamasi.

Salah satu poin dari Perwako tersebut yang perlu diperhatikan adalah penggunaan material untuk mereklamasi pantai. Dalam Perwako tersebut dijelaskan, material untuk menimbun pantai atau reklamasi haruslah pasir laut, bukan tanah darat.

Menurut para akademisi itu, kata Dendi, peraturan ini perlu ditegakkan dan dijalankan untuk menghindari pengerukan bukit ataupun lahan secara besar-besaran untuk kepentingan reklamasi. Karena aktivitas ini akan menimbulkan kerusakan dan dampak lingkungan lainnya.

“Tanah timbun reklamasi haruslah pasir laut, bukan tanah timbun darat,” terang Dendi.

Selanjutnya, kata Dendi, izin reklamasi harus didasari rekomendasi dari wali kota yang kemudian dilanjutkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) dan Kementerian Perhubungan karena berkaitan dengan pelabuhan laut.

Khusus untuk lokasi reklamasi di Batamcenter, harus dilakukan studi terpadu secara komprehensif. Sebab aktivitas reklamasi di area tersebut dianggap mengganggu jalur pelayaran internasional dan objek vital nasional lainnya.

“Intinya, reklamasi di kawasan Batamcenter harus dibatalkan,” sebut Dendi.

Selain akan melaporkan empat perusahaan itu, sampai saat ini Tim 9 telah menyelesaikan keterangan dan pengumpulan data dari 15 perusahaan yang melakukan reklamasi. “Penyelidikan oleh Tim 9 dimungkinkan selesai akhir Agustus,” ujar Dendi.

Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan Tim 9 sudah menyampaikan hasil penyidikan terhadap 15 perusahaan reklamasi di Batam. Kesimpulannya, semua perusahaan tersebut melanggar ketentuan reklamasi. Namun hanya empat perusahaan yang berpotensi terjerat hukum.

“Tadi saya telah mendengar kondisinya seperti apa. Dan ke depannya saya butuh dukungan bersama dari Muspida, seperti kejaksaan, pengadilan, dan penegak hukum lainnya,” terang Rudi.

Karena itu, dalam waktu dekat Rudi akan mengundang seluruh Muspida dan memaparkan hasil temuan Tim 9 ini. Sehingga penanganan masalah reklamasi ini dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak.

“Nanti hasilnya kita paparkan dan dilakukan gelar perkara. Kami akan memastikan, apakah bisa pelanggaran seperti itu dibawa ke ranah hukum,” kata Rudi. (*)



Apa Pendapatmu?